TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit 2,29 persen atau Rp 507,8 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kemenkeu mencatat pendapapatan negara mencapai Rp 2.842,5 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp 3.350,3 triliun.

Menurut Sri Mulyani, angka defisit tersebut impresif karena lebih baik dari apa yang diprediksikan pada pertengahan 2024.

"Defisit kita di 2,29 persen, sehingga APBN 2024 itu bisa kita tutup dengan jauh lebih baik dari yang kita prediksikan di pertengahan tahun," katanya dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Angka defisit Rp 507,8 triliun itu jauh lebih rendah dibanding dengan prediksi pada pertengahan 2024 atau saat laporan semester (lapsem) yang sebesar Rp 609,7 triliun.

Bahkan, angka defisit pada realisasi sementara APBN 2024 lebih rendah dibanding pada APBN awal yang ditargetkan sebesar Rp 522,8 triliun.

Lalu, Sri Mulyani mengatakan defisit keseimbangan primer hanya di angka Rp 19,4 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan prediksi pada lapsem sebesar Rp 110,8 triliun.

"Bandingkan outlook lapsem yg mencapai Rp 110 triliun. Waktu itu prediksi sangat buruk, tidak baik, ternyata bisa realisasi jauh lebih rendah, bahkan lebih rendah dari [target] APBN awal," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: APBN November 2024 Defisit Rp401,8 Triliun 

Dalam pendapatan negara, penerimaan pajak sebesar Rp 2.232,7 triliun, lebih tinggi dari lapsem sebesar Rp 2.218,4 triliun, tetapi lebih rendah dari target APBN awal sebesar Rp 2.309,9 triliun.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 579,5 trilun, lebih tinggi dari lapsem Rp 549,1 triliun dan target awal Rp 492 triliun.

Baca juga: APBN Berpotensi Defisit Lebihi Ambang Batas Aman Akibat Program Makan Bergizi Gratis 

Sementara itu, untuk belanja negara, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 2.486,7 triliun, lebih tinggi dibanding target awal sebesar Rp 2.467,5 triliun dan di bawah lapsem sebesar Rp 2.558,2 triliun.

Berikutnya, Transfer Ke Daerah sebesar Rp 863,5 triliun, lebih tinggi dari target awal sebesar Rp 857,6 triliun dan lapsem sebesar Rp 854 triliun.