TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait dengan pencegahan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan koordinasi ini di antaranya terkait dengan pengobatan dan pemberian vaksin.

Sebanyak 4 juta dosis vaksin pun disiapkan untuk 7 provinsi dengan jumlah PMK yang tinggi. 6 ada di Jawa, 1 di Lampung.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca Cegah Bencana Hidrometeorologi

Rencananya, pada pertengahan atau akhir Januari ini, vaksin tersebut akan didistribusikan ke 7 provinsi itu.   

"Pemerintah dengan pemprov terus melakukan upaya-upaya terkait dengan pengobatan, kemudian juga vaksinasi," katanya ketika ditemui di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

Selain vaksinasi, ia mengatakan pasar ternak yang sapinya terjangkit PMK juga akan ditutup.

Lalu, truk pengangkut yang terindikasi membawa sapi dengan PMK, akan disemprot dengan disinfektan  

"Beberapa pasar yang diindikasikan ada truk yang sakit itu sudah disemprot, kemudian juga Pemda ada beberapa yang menutup [pasarnya]," ujar Agung.

Semua langkah ini disebut sudah dilakukan sejak awal Desember 2024.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta peternak sapi di Jawa Timur (Jatim) segera melakukan vaksinasi pada sapinya agar mencegah penularan PMK. 

Baca juga: Peternak di Jatim Diminta Vaksinasi Sapinya Cegah PMK, Wamentan Sudaryono: Harganya Terjangkau

Menurut dia, vaksinasi yang dilakukan secara berkala akan meningkatkan ketahanan dan kesehatan sapi, sehingga mencegah wabah PMK yang dapat merugikan peternak.

Sudaryono mengatakan vaksin PMK dapat diperoleh melalui dinas peternakan dan kesehatan hewan setempat atau dengan membeli secara mandiri.

Ia menyebut peternak bisa mendapatkan vaksinasi dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kurang dari Rp 50 ribu.

"Bukan berarti kita mengecilkan nilai rupiah, tapi ini kan nilainya sama dengan 1 bungkus rokok saja kan enggak sampai," kata Sudaryono di Processing Bird House PT Surya Aviesta, Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari siaran pers pada Rabu (8/1/2025).

"Jadi sekali lagi, selain juga nanti di masing-masing dinas itu ada vaksinasi yang memang kita berikan secara gratis, kami juga mengimbau kepada yang belum terkena PMK jangan menunggu sampai kena baru divaksin. Enggak ada gunanya,” lanjutnya.

Para peternak pun diminta tidak menunggu bantuan dari pemerintah karena alokasi vaksin yang terbatas dan tidak dapat menjangkau semua peternak di Indonesia.

Pemerintah telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin. Dia bilang, jumlah ini masih tidak cukup untuk seluruh populasi sapi di Indonesia.

"Tidak perlu menunggu bantuan dari pemerintah karena sekali lagi jumlah alokasi vaksin yang disediakan pemerintah tidak bisa menjangkau semua,” ucap Sudaryono.

Masyarakat diminta melapor jika ada indikasi sapi terpapar PMK. Laporan yang cepat akan membantu petugas melakukan tindakan isolasi dan pengobatan sesuai prosedur yang berlaku.

“Nanti ada pengobatannya, sapinya langsung di tempat itu langsung diisolasi, langsung dibuatkan treatment pengobatannya. Tapi kuncinya satu, kuncinya harus segera lapor. Intinya itu,” pungkas Sudaryono.

Pasar Ternak di Pacitan Ditutup Gegara Wabah PMK

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan terutama sapi menyebabkan pasar ternak di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, ditutup.

Penutupan dilaksanakan selama 14 hari dan akan kembali dibuka apabila tidak ada tambahan kasus.

Pada hari tertentu, setiap penanggalan Jawa yakni pasaran Pon, pasar ternak di Desa Semanten, Pacitan, selalu ramai dengan aktivitas jual beli ternak.

Sejak wabah PMK menyebar di sejumlah wilayah, Pemkab Pacitan mengeluarkan kebijakan menutup aktivitas pasar tersebut.

Penutupan dimulai pada Selasa (7/1) hingga 21 Januari 2025. Akibatnya pasar menjadi lengang.

Terlihat spanduk berisi pemberitahuan penutupan pasar hewan yang terpasang di pagar pintu utama.

Pengurus pasar, Farizal Khuzaeni, Rabu (8/1), mengatakan apabila pemkab menyatakan tidak ada penambahan kasus PMK selama 14 hari ke depan, maka pasar kembali dibuka.

“Begitu juga sebaliknya, jika ada penambahan kasus PMK, kemungkinan besar penutupan pasar hewan akan diperpanjang,” ujar Farizal dikutip dari Banjarmasin Post.

Pemkab Kediri, Jawa Timur, juga akan menutup sementara operasional pasar hewan.

Penutupan pada 13-25 Januari 2025 ini merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi satuan tugas penanganan PMK, Rabu (8/1).

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, sosialisasi kepada pedagang maupun peternak akan dilakukan sebelum penutupan bertujuan sebagai mitigasi penyebaran PMK.

“Yang terpenting kita lakukan mitigasi dan langkah-langkahnya telah kita petakan,” ujar Hanindhito.

Dia menerangkan kasus PMK di Kediri mengalami lonjakan signifikan sejak akhir 2024. Sampai 7 Januari 2025 sudah ada 447 kasus.

“Di lima hari terakhir saja ada lonjakan kasus yang signifikan hampir 100 persen kasus,” ujar Hanindhito.

Pemkab juga akan menggalakkan kembali vaksinasi secara massal. Pengadaan vaksin akan dilakukan melalui skema anggaran belanja tak terduga (BTT).