Mentan Amran Sebut Target Swasembada Pangan Terancam Gagal, Ini Penyebabnya
Pembelian gabah sebesar Rp5.500 seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Bantul bisa menyebabkan kerugian besar hingga Rp 25 triliun.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa target swasembada bisa bermasalah apabila Bulog tidak mampu melakukan penyerapan gabah petani secara maksimal, yaitu dengan ketentuan harga HP sebesar Rp6.500 perkilogram.
"Yang paling penting hari ini adalah serap gabah sebagai kunci untuk swasembada. Kenapa? Karena serap gabah bermasalah, target swasembada juga akan terancam," ujar Amran Mentan Amran, Rabu (15/1/2025).
Amran mengatakan, pembelian gabah sebesar Rp5.500 seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Bantul bisa menyebabkan kerugian besar hingga Rp 25 triliun karena terdapat selisih sebesar Rp1.000 perkilogram.
Baca juga: Titiek Soeharto Kecewa dengan Bulog: Segera Laksanakan Fungsinya, Serap Gabah Petani
"Selisih Rp1.000 itu besar karena rencana target panen kita 25 juta ton. Artinya apa? Petani bisa kehilangan pendapatan petani hingga Rp25 triliun. Tadi kita dengar langsung dari petani harganya Rp5.500. Artinya apa? Kalau selama 4 bulan ini panen puncak harganya dibawah HPP, ini bisa berdampak pada kerugian," tutur Amran.
Selain itu, kata Amran, anggaran sektor pangan yang diberikan negara untuk membantu petani bisa habis dengan sia-sia. Karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan penyerapan secara maksimal.
"Anggaran APBN yang sebesar kurang lebih Rp 145 triliun itu akan sia-sia apabila serapannya Rp5.500. Karenanya peran Bulog sangat strategis, Bulog harus kerja keras untuk menyerap gabah petani karena ini adalah perintah Bapak Presiden yang tidak bisa ditawar. Wajib diserap selama gabah ada dan tidak boleh dibawah Rp6.500," imbuh Amran.
Amran menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah telah memberi berbagai bantuan dan fasilitas sarana prasarana produksi yang cukup masif.
Di antaranya adalah kenaikan volume pupuk yang mencapai 9,5 juta ton dan juga bantuan benih serta normalisasi irigasi yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.