TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kelompok nelayan imbas penemuan pagar laut di Tangerang.

Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin menyatakan, sebanyak dua orang nelayan telah memenuhi panggilan penyidikan pada hari ini, Selasa (21/1/2025).

"Dua orang sudah memenuhi penggilan KKP terkait penyelidikan pada Selasa, 21 Januari 2025," kata Doni dalam keterangannya, Selasa.

Baca juga: Titik Soeharto Heran soal Pagar Laut Tangerang: Sudah Satu Bulan Ramai, Masa Nggak Dapat Pelakunya

Sayangnya, Doni enggan menjelaskan materi apa saja yang diberikan dalam penyidikan itu. Namun dia memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum.

"Materi penyelidikan tidak bisa kami ungkapkan, karena ini masih panjang, harus kami cek juga dengan temuan-temuan lainnya di lapangan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, sepakat agar pagar laut di kawasan perairan Tangerang dibongkar. 

Trenggono sempat meminta agar pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut (AL) untuk ditunda, sebab masih dalam pengusutan. 

Sikap Trenggono itu disampaikan seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Rabu sama-sama (pagar laut akan dibongkar)," ujar Trenggono di Istana Kepresidenan, Senin (20/1/2025).

Baca juga: KKP Digugat Atas Polemik Pagar Laut di Tangerang, Nilai Pelaku Bisa Kabur dan Hilangkan Barang Bukti

Trenggono menjelaskan, akhir pekan lalu pembongkaran di sebagian titik pagar laut di Tangerang sudah dilakukan oleh personel TNI AL.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) terkait hal ini. 

Dari koordinasi tersebut, pihaknya sepakat pada Rabu besok berbagai pihak terkait bakal berkumpul untuk melakukan pembongkaran pagar laut secara bersama-sama.

Selain Kementerian Kelautan dan TNI AL, rencananya besok akan hadir Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam).

Baca juga: Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang, Besok Komisi IV DPR Panggil Menteri KKP

"Ini bagian dari approval hukum juga, in case kalau terjadi apa-apa sudah ada kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengurusi laut, sementara TNI karena di situ ada desa binaan yang mengeluhkan," kata Trenggono. 

"Yang pasti tidak ada silang pendapat, kami sepakat," tandas Trenggono. 

Trenggono juga mendapat laporan bahwa persatuan nelayan Pantai Utara (Pantura) juga ikut hadir untuk pembongkaran pagar laut besok.

Lebih lanjut, Trenggono mengatakan, pembongkaran ini sepakat dilakukan bersama-sama karena sampai saat ini juga tidak ada pihak yang mengakui membuat pagar laut di Tangerang. 

Trenggono berharap tidak ada dampak hukum yang menjadi risiko di kemudian hari. 

"Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga Bakamla, juga kita ikutkan, terus Baharkam. Karena gini, enggak ada yang ngaku," ungkapnya.