TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta Bank Tabungan Negara (BTN) mem-black list developer rumah yang tidak bertanggungjawab.

"Tetapi kalau mohon maaf developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di blacklist di BTN," kata Erick saat Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Bahkan, Erick juga akan memanggil Bank Himbara untuk berbagi data terkait developer nakal ini agar tidak lagi diberikan tanggungjawab sebagai pengembang perumahan.

Baca juga: BTN Pastikan Developer Nakal Tidak Bisa Urus Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah

"Dan saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara, untuk kita sharing data. Memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini, ini benar-benar kita bisa maksimalkan," jelasnya.

Erick menegaskan bahwa langkah ini untuk menyukseskan program prioritas pemerintah yakni pembangunan 3 juta rumah. Sehingga tata kelola perusahaan yang baik menjadi kunci penting.

"Dan saya juga apresiasi kepada tentu developer yang tadi, yang bekerja dengan baik. Notaris juga saya apresiasi yang bekerja dengan baik," ungkapnya.

Baca juga: BTN Selesaikan 80 Ribu Sertifikat Tanah yang Terbukti Digarap Developer Nakal

Adapun Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa sejak 2019 lalu, tercatat sebanyak 120 ribu rumah yang disalurkan BTN melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum memiliki sertifikat.

Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran adanya developer yang nakal sehingga tidak bertanggungjawab terhadap sertifikat yang seharusnya dimiliki masyarakat. 

"Sebagai data, hari ini sejak tahun 2019, kita sudah menyelesaikan 80 ribu sertifikat yang tidak jelas itu oleh upaya BTN sendiri pakai biaya BTN. Dan memang kita dibantu juga oleh Badan Pertahanan Nasional," kata Nixon dalam Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Selasa.

Nixon bilang, dari total 120 ribu sertifikat itu BTN masih perlu menyelesaikan sebanyak 38.144 sertifikat yang melibatkan 4.000 proyek rumah. Dia berjanji akan menyelesaikan 15.000 ribu sertifikat untuk tahun ini.

Sebab kata dia, pihaknya masih menemukan kasus-kasus sengketa hukum yang akhirnya menimbulkan sertifikat ganda. Hal itu yang menjadi tantangan BTN selama proses penyelesaian sertifikat tanah.

"Kita harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000. Kami janji, tahun depannya 15.000, sehingga di tahun 2027 akhir sisa-sisa ini kelar," jelasnya.

Sementara itu, Nixon menegaskan bahwa penyelesaian sertifikat tanah ini sebagai upaya BTN untuk menyaring developer nakal terhadap penyaluran KPR. Sehingga program pembangunan 3 juta rumah bisa terealisasi dengan baik.

"Karena kita ingin program 3 juta ini berlangsung dengan sangat baik, mulus, efisien dan prosesnya juga sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, kita terus melakukan perbaikan," jelasnya.