Prabowo Dinilai Bakal Kesulitan Libatkan Lebih Banyak Pengusaha Swasta di Proyek Infrastruktur
Presiden Prabowo Subianto dinilai akan kesulitan melibatkan lebih banyak pengusaha swasta di proyek infrastruktur negara.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Sanusi
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyambut baik dan siap berkolaborasi dengan dunia usaha.
"Oh iya tentu kita harus menghadirkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan swasta," katanya, Kamis (16/1/2025).
AHY memandang, jika sektor swasta bisa makin berkembang, mereka dapat ikut andil dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
"Kalau dunia usaha, sektor swasta, juga bisa maju dan berkembang, tentu kita akan semakin baik untuk bisa menghadirkan peluang-peluang pembangunan infrastruktur yang semakin berkelanjutan," ujar AHY.
Senada, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyambut baik ide tersebut. Bahkan, ia berharap proyek infrastruktur bisa digarap sepenuhnya oleh pihak swasta.
Namun, ia juga menyadari bahwa keinginan ini harus mempertimbangkan apakah swasta benar-benar tertarik untuk terlibat, mengingat ada beberapa tantangan dalam perhitungan bisnisnya.
Misalnya, tingkat pengembalian investasi (Internal Rate of Return/IRR) yang seringkali tidak menarik bagi pengusaha.
"Saya mau 100 persen diserahkan ke swasta kalau memang yang ada yang mau. Tapi kan enggak semua pekerjaan itu secara hitung-hitungan ekonomi kan bisnis cocok. Ada beberapa hal yang enggak menarik," kata Dody kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (21/1/2025).
Dody menyambut baik permintaan Prabowo untuk melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur karena langkah ini diyakini dapat mempercepat transformasi Kementerian PU.
Menurut dia, ini juga bisa menjadi cara untuk menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
ICOR merupakan rasio antara investasi terhadap output yang dihasilkan dari investasi.
Semakin tinggi rasio ICOR, maka nilai investasi yang dibutuhkan dalam meningkatkan output dari investasi juga semakin tinggi. ICOR perlu dikendalikan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Dody percaya bahwa dengan melibatkan pihak swasta, proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
"Kalau swasta masuk, kita juga diawasi sama teman kita kan. Bukan cuma dari orang luar gitu, dari BPK, BPKP, Kejaksaan, ataupun KPK, tetapi dari partner kita yang di samping, yang partner kita mengerjakan pekerjaan itu," ujar Dody.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.