Proyek infrastruktur yang dimaksud untuk diserahkan kepada swasta bisa meliputi berbagai sektor seperti pembangunan jalan tol, bendungan, dan lainnya.

Saat ini, Dody tengah mengkaji apakah kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

"Saya lagi mengkaji, kalau kita begitu itu menabrak undang-undang tertentu ngga? Kita menabrak peraturan pemerintahan enggak?" ucap Dody.

"Jadi kan secara governance, apapun yang kita kerjakan secara governance itu harus benar lah. Jadi kemudian tidak menimbulkan masalah," pungkasnya.