TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai keputusan pemerintah menempatkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai direktur utama Perum Bulog merupakan langkah yang tepat.

Syahganda Nainggolan menilai keputusan pemerintah itu karena ada unsur keterpaksaan.

"Meskipun banyak cendekiawan mengkritik langkah tersebut bertentangan dengan UU TNI, yang melarang TNI aktif menjabat jabatan sipil, namun, telah terjadi unsur keterpaksaan sehingga itu dibutuhkan," kata Syahganda dalam keterangan tertulisnya Selasa (11/2) pagi.

Ia mengingatkan kepala Bulog dan jajarannya, selama ini, ternyata belum mampu menjalankan amanat Presiden Prabowo untuk menyerap gabah petani sesuai yang diinginkan, baik jumlah, 3 juta ton sampai Maret nanti,  maupun harga yang sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Mayjen Novi Helmy Jabat Dirut Bulog, Ini Pimpinan dari Masa ke Masa: Pernah Dijabat Aparat TNI-Polri

Seperti diketahui dalam teleconference yang dilaksanakan Prabowo dengan petani serta penyuluh minggu lalu, Prabowo mengancam akan menindak tegas perusahaan penggilingan padi yang membeli gabah kering petani lebih  rendah dari harga yang dipatok pemerintah. Hal ini mempertegas janji politik Prabowo untuk mensejahterakan petani. 

Bulog yang fungsinya menjadi sentral dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, lanjut Syahganda, tentu harus berbenah secepatnya, khususnya melalui pemilihan kepala yang tepat. Karena itu, penunjukan TNI aktif diharapkan mampu menjawab tuntutan itu.

Namun, Syahganda mengingatkan, agar penempatan TNI tidak menjadi pelanggaran terhadap spirit reforma politik. 

Pemerintah dan DPR menurutnya perlu segera melakukan penyesuaian UU TNI yang mengatur lebih rinci aturan penempatan TNI sesuai kebutuhan mendesak itu. 

Hal ini untuk tetap menjamin kepastian hukum nantinya, baik untuk pemeriksaan, TNI dan juga keberlanjutan demokrasi kita," tegas Syahganda.

Pernyataan Mabes TNI

Markas Besar TNI menyatakan penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Hariyanto mengatakan penugasan terhadap Novi dilakukan atas permintaan dari Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN, ungkap Hariyanto, melihat Novi memiliki pengalaman dan jaringan luas hingga ke tingkat Babinsa yang tentunya dapat mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional.

"Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog," kata Hariyanto kepada Tribunnews.com pada Senin (10/2/2025).