TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami pemangkasan Rp 1,4 triliun karena kebijakan efisiensi Presiden RI Prabowo Subianto. 

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025) menjelaskan, anggaran BMKG sebelumnya sebesar Rp Rp2,826.897.302.000 atau Rp 2,8 trilun. Namun, BMKG kini mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1.423.397.000.000 atau Rp1,4 triliun.

"DIPA BMKG adalah Rp2,826.897.302.000. Kemudian terkena pemotongan sebesar kurang lebih Rp1.423.397.000.000. Sehingga pagu setelah pemotongan Rp1.403.500.302.000," ujar Dwikorita.

Dengan begitu, belanja pegawai BMKG kini berkurang menjadi Rp847.243.319.000 dan anggaran operasional sebesar Rp556.256.983.000.

Ia menjelaskan program Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yaitu program operasional layanan untuk masyarakat, sebelum pemotongan Rp1.502.295.502.000 dan setelah efisiensi menjadi Rp372.751.795.000.

"Untuk program MKG yaitu program operasional layanan publik dari Rp372 miliar tersebut, kita rinci menjadi 14 kegiatan yang tertera pada layar. Yang tervesar adalah untuk pengelolaan database VMKG serta untuk pengelolaan jaringan komunikasi, jelasnya.

"Dan lain-lain terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam nonstop, 7 hari selama 1 minggu atau 365 dalam 1 tahun. Jadi angka tersebut untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG," sambungnya.

Di sisi lain, Dwikorita memastikan bahwa anggaran pengelolaan gempa bumi dan tsunami tidak terkena pangkas. Mereka tetap menyediakan anggaran sebesar Rp41,9 miliar.

Baca juga: Anggaran OIKN Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Basuki Minta Ditambah Rp 8,1 Triliun 

"Di sini poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi. Kemudian layanan informasi iklim terapan yang Rp70 juta di situ termasuk kegiatan sekolah lapang," pungkasnya.