TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerja Umum (PU) menghapus 10 kegiatan termasuk perjalanan dinas, seremonial bahkan meniadakan rapat koordinasi sejalan dengan dampak efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun di tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025). 

"Efisiensi anggaran dimaksud berimplikasi pada 10 program kerja Kementerian PU mencakup pembatalan kegiatan fisik, pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tidak prioritas," kata Dody.

Dody menyatakan, alokasi anggaran Kementerian PU tahun ini semula sebesar Rp 110,95 triliun. Terkena efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun, sehingga sisa pagu anggaran Rp 29,57 triliun.

Selain itu, dia merincikan 10 kegiatan yang dimaksud adalah pembatalan kegiatan fisik SYC baru dan MYC baru yang bersumber dari Rupiah murni. Kemudian, pembatalan pembelian alat baru dengan mengoptimalisasikan alat berat yang sudah ada.

"Penggunaan dana tanggal darurat yang lebih selektif dan efisien. Pembatasan perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri secara sangat selektif, mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office," jelas Dody.

Selanjutnya, Kementerian PU juga meniadakan kegiatan seremonial antara lain Hari Bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, Hari Habitat Dunia. Dody juga kedepan Kementerian PU akan meniadakan rakor, rapat, diseminasi secara offline. 

"Semua akan kami lakukan secara online," tegasnya.

Kementerian PU juga menghapus belanja kehumasan yang kurang prioritas seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit. Lalu, efisiensi belanja operasional, layanan perkantoran pemeliharaan dan perawatan serta sewa kendaraan.

Terakhir, efisiensi belanja non operasional meliputi honor, output kegiatan, jasa konsultan dan kajian analisa.