TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara optimis kementeriannya dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam pengembangan kawasan transmigrasi di tengah efisiensi anggaran.

"Kami tetap optimis dapat melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan," kata Iftitah dikutip Kamis (13/2/2025).

"Bukan saja karena program transmigrasi menjadi bagian dari program prioritas nasional, yakni menyiapkan kantong-kantong pangan untuk mencapai swasembada pangan, meskipun anggaran terbatas, tidak akan membatasi upaya untuk menyukseskan program yang telah disusun,” sambungnya.

Baca juga: Erick Thohir Usul Pagu Anggaran BUMN Jadi Rp215 Miliar untuk Jalani Program Efisiensi Kementerian 

Secara keseluruhan, dia bilang, keterbatasan anggaran ini berdampak luas terhadap efektivitas program transmigrasi, baik dalam aspek, kelembagaan, infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun legalisasi lahan. 

Menurutnya, Kementrans telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru transmigrasi sejak dibentuk kembali pada Oktober 2024.

“Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Terkait dengan persoalan lahan dan status lahan di kawasan transmigrasi, ia bilang, Kementrans telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG untuk mendapatkan solusi terbaik.

Ia bilang, pihaknya membuat kesepakatan untuk mengatasi persoalan terkait lahan di kawasan transmigrasi dalam waktu satu hingga dua minggu ini.

Saat rapat Rapat Kerja Kementrans dengan Komisi V DPR RI, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan, meskipun dengan anggaran sedikit, Kementrans tetap semangat menjalankan program pemerintah.

“Bangga dengan program-program kementerian transmigrasi yang saat ini memang sudah minim perhatian. Paradigma Baru Transmigrasi  perlu diapresiasi dan kami DPR pasti mendukung program pemerintah dalam mengembangkan transmigrasi,” pungkas Lasarus.