TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan kementeriannya ingin ikut menyukseskan program swasembada pangan dan energi maupun pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

Demikian disampaikan Menteri Iftitah dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dalam rapat itu diputuskan Kementrans mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp38,9 miliar dari Rp122,42 miliar menjadi Rp83,5 miliar.

"Kami sedang menunggu dalam waktu dekat, paparan kepada Bapak Presiden tentang paradigma baru transmigrasi untuk ikut serta menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Iftitah dalam rapat tersebut.

Baca juga: Istana Bantah Kebijakan Efisiensi Anggaran Picu Gelombang PHK

"Jika telah mendapatkan arahan dan keputusan dari Bapak Presiden tentang paradigma baru Transmigrasi, pada saatnya kami akan melaporkan secara khusus kepada Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI," imbuhnya.

Di sisi lain, Iftitah menyatakan tetap optimis memberikan kinerja terbaik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. 

"Kami dari Kementerian Transmigrasi tetap optimis untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan," ucap Iftitah.

Dia optimis untuk memberikan kinerja terbaik karena program transmigrasi menjadi bagian dari program prioritas nasional, seperti menyiapkan kantong-kantong pangan untuk mencapai swasembada pangan.
 
Iftitah menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan membatasi upaya Kementrans untuk menyukseskan program-program yang telah disusun.

"Selama tiga bulan ini, kami telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru Transmigrasi. Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia," katanya.

Terkait persoalan lahan dan status lahan di kawasan transmigrasi, ia menyampaikan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG untuk mendapatkan solusi terbaik. 

"Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.