TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipangkas sebesar Rp 8,99 triliun dari pagu anggaran tahun 2025 sebanyak Rp 53,195 triliun.

Pemangkasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 
"Pagu anggaran Kemenkeu yang tadinya Rp53,195,389,273,000, efisiensinya Rp8,991,815,007,000 sehingga anggaran Kemenkeu 2025 menjadi Rp44,203,574,266,000," kata Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Sri Mulyani mengatakan, efisiensi anggaran Kemenkeu sebesar Rp 8,99 triliun itu meliputi lima program yaitu pertama kebijakan fiskal sebesar 47,35 miliar dari sebelumnya Rp 59,1 miliar.

Baca juga: Pelantikan Stafsus Disorot, Kemhan Jelaskan Alasan Lantik Deddy Corbuzier Hingga Efisiensi Anggaran

"Sehingga untuk kebijakan fiskal menjadi hanya Rp11,84 miliar. Ini seluruh kebijakan sekarang banyak akan diefisienkan melalui daring pembahasan," ujar Sri Mulyani.

Kedua, penerimaan negara mengalami efisiensi Rp 716 miliar menjadi Rp 1,67 triliun dari pagu anggaran Rp 2,38 triliun. Ketiga, program belanja negara Kemenkeu mengalami efisiensi Rp45,45 miliar, 

"Efisiensinya juga sangat dalam Rp 37,18 miliar menjadi hanya Rp8,27 miliar," jelas Sri Mulyani.

Keempat, program pengelolaan pembendaharaan kekayaan negara dan risiko dari Rp238,139 miliar, efisiensinya Rp137,784 miliar. Sehingga setelah alokasi untuk program keempat menjadi hanya Rp100,358 miliar. 

"Dukungan manajemen ini karena mayoritas adalah gaji dan berbagai program yang ini tidak terkena tadi, tapi beberapa ATK dan yang lain-lain masuk di sini, dari Rp50,466 triliun, efisiensinya Rp8,553 triliun, sehingga dukungan menjadi Rp42,412 triliun," ungkap Sri Mulyani.