TRIBUNNEWS.COM, BRASILIA - Pemerintah Brasil menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mendukung agenda peluncuran mata uang baru BRICS bagi kelompok ekonomi berkembang utama itu.

Hal ini diungkap oleh empat pejabat pemerintah setempat dengan tujuan mengurangi ketegangan yang terjadi antara Brasil dengan AS.

Dalam keterangan resmi yang dikutip dari Reuters, pejabat Brasil mengungkap bahwa mereka tidak mendukung penciptaan mata uang bersama di antara sembilan negara yang tergabung dalam BRICS.

Meski begitu Kepemimpinan BRICS Brasil tahun ini akan fokus pada pelonggaran pembayaran internasional dengan cara mempelajari teknologi seperti blockchain dan menghubungkan sistem pembayaran untuk memangkas biaya transaksi.

Baca juga: Trump Ancam Kenakan Tarif 100 Persen Bagi Anggota BRICS, Legislator Dorong Insentif Industri-UMKM

Mengikuti standar yang ditetapkan oleh badan multilateral seperti Bank for International Settlements (BIS).

Senada dengan Brasil, pemerintah India turut menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengupayakan pembentukan mata uang bersama BRICS. India berkomitmen untuk meningkatkan upaya perdagangan dalam mata uang lokal mereka.

“India tidak mendukung segala bentuk mata uang BRICS. India tidak ingin berbagi mata uang yang sama dengan China,” jelas Menteri Perdagangan Persatuan India, Piyush Goyal,

Upaya ini dilakukan Brasil dan India  untuk menghindari sanksi tarif yang selama ini digembar-gemborkan Presiden AS Donald Trump.

Dimana Trump mengancam akan mengenakan tarif 100 persen ke anggota Koalisi ekonomi dunia termasuk diantaranya Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) apabila negara-negara itu nekat merilis mata uang baru dengan tujuan menyingkirkan Dolar AS dari perdagangan dan investasi pasar global.

 "Kami akan meminta komitmen dari negara-negara yang tampaknya bermusuhan ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS yang baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan Dolar AS yang perkasa atau mereka akan kena tarif 100 persen," Kata Trump dalam unggahannya di Truth Social, dikutip dari DW.

Sejauh ini negara-negara BRICS belum memiliki mata uang digital spesifik mereka sendiri, akan tetapi sistem pembayaran berbasis blockchain BRICS sedang dalam tahap pengerjaan.

Platform ini nantinya akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota menggunakan gateway pembayaran untuk penyelesaian dalam mata uang digital bank sentral.

Awalnya penggunaan mata uang ini hanya diberlakukan untuk perdagangan negara anggota BRICS, namun kemudian berkembang luas, dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab dan terakhir Indonesia yang baru -baru ini disetujui masuk sebagai anggota BRICS.

Alasan ini yang mendorong Trump untuk mengeluarkan ancaman terkait pengenaan tarif 100 persen kepada semua anggota kelompok ekonomi pimpinan Rusia itu, sebagai bentuk keseriusan Trump dalam mempertahankan dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan internasional.

"Mereka bisa mencari negara lain yang bisa ditipu. Tidak ada peluang bagi BRICS untuk menggantikan dolar AS dalam perdagangan internasional atau di mana pun. Negara mana pun yang mencoba harus bersiap menghadapi tarif dan mengucapkan selamat tinggal pada Amerika!" tegas Trump.