TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan proposal ke Presiden Prabowo Subianto agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa berinvestasi di proyek hilirisasi dalam negeri.

Danantara merupakan badan pengelola investasi terbaru yang akan diresmikan Prabowo pada 24 Februari 2025.

Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 ribu triliun (kurs Rp 16.278 per dolar AS).

Baca juga: PGI-Muhammadiyah Sambut Ajakan Prabowo Awasi Danantara

Untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun.

Danantara akan berperan strategis dalam melakukan proses investasi untuk membantu pembangunan sektor strategis yang diprioritaskan pemerintah, misalnya untuk ketahanan energi dan pangan.

"Insyaallah mudah-mudahan saja proposal kami, bapak presiden menyetujui, bahwa sebagian Danantara dananya dipakai untuk membiayai investasi hilirisasi di Republik Indonesia," kata Bahlil dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menurut Bahlil, Danantara perlu membiayai proyek hilirisasi dalam negeri agar tidak dikuasai oleh pihak asing.

Baca juga: Pemerintah Diingatkan Agar Danantara Tak Ikuti Jejak 1MDB, Pengelolaan Harus Seprofesional Mungkin

Pihak asing sebenarnya boleh-boleh saja berinvestasi di proyek hilirisasi dalam negeri, tetapi kata Bahlil, mereka tidak boleh menjadi yang mayoritas.

"Boleh asing, tapi mereka jangan mayoritas. Berbagi. Mereka punya teknologi, mereka punya pasar, kita udah mulai berpikir kita punya bahan baku dan kita punya duit," ujar Bahlil.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian bercerita ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Ia mengatakan, kala itu ketika dirinya bertugas menarik Foreign Direct Investment (FDI), Indonesia dipandang seperti sangat membutuhkannya.

Baca juga: Ekonom Chatib Basri: Danantara Bisa Jadi Recycle Asset Asal Dikelola Profesional

Dengan adanya Danantara yang mengelola dana jumbo, mereka bisa dilibatkan dalam hal pembiayaan, sehingga keterlibatan asing bisa diminimalisir.

"Seolah-olah dianggap kita negara yang butuh mereka. Memang kita butuh, tapi kalau kita mempunyai kapital yang cukup, kita mempunyai bargaining posisi yang kuat, nah di sini lah kita bisa sama-sama untuk mengelola sumber daya alam kita," ucap Bahlil.