TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan program biodiesel 40 persen (B-40). 

Program ini, dinilai tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi anggaran, pengurangan impor, dan ramah lingkungan.

Menurut Alfons, pemerintah telah menetapkan target alokasi B-40 sebesar 15,6 juta kiloliter (kl) pada 2025, yang terdiri dari 7,55 juta kl untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan 8,07 juta kl untuk sektor non-PSO. Dengan implementasi ini, program B-40 diharapkan mampu menghemat devisa negara hingga Rp147,5 triliun pada tahun ini.

Baca juga: APROBI: Penyaluran B40 Program Mandatori Berjalan Baik di Januari 2025 

"Sejak program biodiesel dijalankan pada 2020, kita telah mencatat penghematan sebesar Rp38 triliun. Nilai ini terus meningkat setiap tahunnya, dan dengan penerapan B-40 pada 2025, penghematan devisa diproyeksikan akan jauh lebih besar," ujar Alfons dalam keterangan di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Selain mendorong pencapaian ketahanan energi, program biodiesel juga berkontribusi besar terhadap efisiensi anggaran negara. Pengurangan impor solar yang signifikan akan menekan pengeluaran negara.

"Dengan penerapan biodiesel, impor solar Indonesia terus menurun. Pada 2014, kita masih mengimpor 11,475 juta kl, sementara pada 2023 angka ini sudah berkurang menjadi 5,145 juta kl. Dengan implementasi B-40, impor solar diproyeksikan akan semakin berkurang secara signifikan," jelas Alfons.

Baca juga: 1,2 Juta Kiloliter B40 Sudah Tersalurkan, ESDM Bocorkan Perkembangan B50

Selain aspek ekonomi, Alfons juga menyoroti program biodiesel sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Pemanfaatan B-40 dapat membantu menekan emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara.

"Biodiesel adalah energi yang lebih bersih dibandingkan solar konvensional. Dengan kandungan nabati yang lebih tinggi, emisi karbon yang dihasilkan juga lebih rendah. Ini menjadi langkah konkret bagi Indonesia dalam mendukung transisi energi yang ramah lingkungan," tegasnya.

Ia menambahkan, swasembada energi menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Dengan keberlanjutan program biodiesel, Alfons optimistis Indonesia akan semakin mendekati cita-cita swasembada energi yang tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.