TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan akan bergabung  dalam pengelolaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Ketujuh BUMN tersebut bergerak di sektor telekomunikasi, perbankan hingga migas. 

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, menyebut pada dasarnya semua BUMN nantinya akan masuk dalam pengelolaan Danantara per Maret mendatang. 

Di sektor telekomunikasi, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. masuk dalam pengelolaan Danantara, artinya Telkom bersama pemerintah akan memperluas jaringan bidang telekomunikasi.

Bambang menegaskan, perluasan konektivitas telekomunikasi akan dilakukan hingga ke pedesaan di Indonesia. 

"Artinya Telkom dan pemerintah itu akan bersama-sama tetap memperluas jaringan konektivitas telekomunikasi ke seluruh daerah di Indonesia, ke seluruh desa di Indonesia," kata Bambang dalam acara Digital Economic Forum 2025 di Jakarta, Selasa (25/2/2025). 

Perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi akan diutamakan pada wilayah-wilayah yang memberikan manfaat baik secara korporasi dan bagi masyarakat. 

Meski demikian, upaya perluasan jaringan infrastruktur konektivitas telekomunikasi memang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya.

Misalnya saat masa pandemi dimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T dimulai dengan Palapa Ring. 

Baca juga: Anggota DPR: Pasar Merespon Datar Pembentukan Danantara 

Dengan masuknya Telkom dalam pengelolaan Danantara, maka upaya penyediaan jaringan telekomunikasi akan lebih diperluas hingga tingkat desa. 

Baca juga: Danantara Tetap Bisa Diaudit oleh KPK dan BPK

Sebelumnya, Danantara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2024 kemarin. Danantara bukan hanya menjadi lembaga pengelola dana investasi, namun juga instrumen untuk mendorong pembangunan nasional.