TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Iperindo (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia) Anita Puji Utami menegaskan dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar industri perkapalan nasional bisa tumbuh dan berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.

“Saat ini, kebijakan fiskal dan nonfiskal yang ada belum cukup untuk membuat industri perkapalan nasional mandiri dan kompetitif. Kami menginginkan insentif pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai) sebagaimana yang sudah diberikan kepada industri pelayaran," ujar Anita di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Menurut dia jika pelayaran dibebaskan PPN-nya, maka industri pendukungnya seperti kami seharusnya mendapat perlakuan yang sama.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah mempermudah regulasi terkait Bea Masuk bahan baku industri perkapalan, mengingat sebagian materialnya masih harus diimpor.

Baca juga: Ini Ragam Tantangan yang Dihadapi ndustri Pelayaran di 2025

“Kami berharap ada pembebasan maksimal Bea Masuk, sehingga industri galangan kapal dalam negeri bisa lebih berkembang,” tambahnya.

Anita juga menyoroti persoalan infrastruktur dari dan menuju galangan kapal yang masih belum memadai, terutama di daerah pesisir. 

“Kami sudah membayar pajak dan dikenakan PNBP, seharusnya pemerintah daerah maupun provinsi bisa lebih memperhatikan infrastruktur yang mendukung industri perkapalan,” tegasnya.

Terlepas dari tantangan yang ada, Anita memastikan bahwa Iperindo siap membangun kapal-kapal yang dapat diproduksi di dalam negeri. 

Ia juga mengapresiasi kerja sama antara BUMN dan swasta dalam mendukung industri perkapalan nasional.

“Kami optimistis dengan kolaborasi yang kuat, industri perkapalan nasional dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia,” tutupnya.