Temuan Beras Impor Berkutu, Tata Kelola Pangan Nasional Dinilai Buruk
Johan Rosihan mengatakan temuan stok beras impor berkutu di gudang Bulog menunjukkan lemahnya tata kelola pangan nasional.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mengatakan temuan stok beras impor berkutu di gudang Bulog menunjukkan lemahnya tata kelola pangan nasional.
Sebab, menurut Johan, hal tersebut berpotensi merugikan keuangan negara serta mengancam keamanan pangan masyarakat. Beras berkutu yang ditemukan di Gudang Bulog Yogyakarta merupakan sisa stok beras impor tahun lalu.
Baca juga: Beras Impor Bakal Kena PPN 12 Persen, Khusus Restoran dan Hotel
Berdasarkan laporan, terdapat sekitar 100.000 hingga 300.000 ton beras impor yang mengalami kerusakan akibat serangan hama. Johan mempertanyakan kebijakan impor yang dinilai berlebihan dan tidak segera disalurkan, sehingga mengendap di gudang hingga tidak layak konsumsi.
"Kasus ini menunjukkan buruknya perencanaan dalam kebijakan pangan nasional. Mengapa pemerintah tetap mengandalkan impor dalam jumlah besar jika akhirnya malah menumpuk dan tidak bisa digunakan? Ini bentuk pemborosan yang merugikan negara, sangat bertentangan dengan kebijakan efisiensi pak Presiden Prabowo," ujar Johan di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Pemerintah diminta untuk melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan dan penyimpanan beras impor. Selain itu, ia meminta Badan Pangan Nasional memastikan tata kelola stok lebih efisien agar kasus serupa tidak terulang.
Kepada Bulog, Johan menekankan perlunya transparansi dalam penanganan beras berkutu ini dan memastikan bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar layak konsumsi.
Johan juga menyoroti pentingnya penguatan produksi dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi. Dia meminta Kementerian Pertanian meningkatkan dukungan bagi petani lokal agar mampu memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri.
"Kita harus memperbaiki kebijakan pangan agar lebih berpihak kepada petani dan memastikan stok beras yang tersedia berkualitas baik untuk masyarakat. Pemerintah tidak boleh terus bergantung pada impor yang akhirnya merugikan rakyat sendiri," imbuh Johan.
Kasus ini, menurutnya, harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan pangan nasional.
Baca juga: KPK Kumpulkan Bukti Laporan Terkait Denda Beras Impor
Sebelumnya, temuan beras berkutu diutarakan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Beras itu merupakan stok impor yang dilakukan tahun lalu.
Merespon itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berujar, Bulog diminta melakukan penyortiran beras sesuai dengan kualitasnya. Beras yang berkutu dipisahkan. Jika tidak layak konsumsi akan dialihkan untuk menjadi produk lain, misalnya pakan ternak.
"Saya kan kebetulan juga Dewan Pengawas di Bulog, saya lagi cek ke sana, kita cek kualitasnya seperti apa. Kalau memang yang sudah rusak sekali ya tentu saja mungkin tidak kita kasih ke orang. Harus kita ada cara lain apakah untuk pakan ternak atau apa," ucap Sudaryono ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.