TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta memperkuat industri nasional dan mempercepat belanja di kuartal kedua 2025 sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pada kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 4,87 persen.

WKU Kadin Indonesia Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional (Bippenas-Kadin Indonesia), Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan, sektor industri pengolahan hanya tumbuh 4,55 persen, padahal kontribusinya terhadap total perekonomian paling tinggi yaitu 19, 25%. 

Kemudian, S&P Global baru saja merilis data PMI Manufaktur Indonesia April 2025 turun ke 46.7, menandakan industri pengolahan bulan April mengalami kontraksi.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Fraksi Demokrat DPR Sarankan Pemerintah Ambil Langkah Nyata dan Terukur

Oleh sebab itu, Bayu berharap pemerintah agar mendorong penguatan industri nasional. 

“Industri nasional harus didorong ekspansi agar tumbuh lebih tinggi, selain meningkatkan ekspor melalui rantai pasok global, kita juga harus memperkuat domestic-linkage” kata Bayu dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi dan Moneter, Bippenas-Kadin Indonesia, Ikhwan primanda, mengajak semua pihak untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

"Perizinan usaha harus dipercepat, hambatan investasi harus diberantas, dan pembukaan pabrik harus dipermudah oleh semua fihak”, tutur Ikhwan.

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat belanja infrastruktur untuk menggerakkan sektor konstruksi, tetapi harus difokuskan ke proyek-proyek yang multiplier effect-nya besar dan dampak ekonominya cepat dirasakan masyarakat luas.

Keterlibatan swasta dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) juga harus didorong dan dipermudah, dalam rangka meringankan beban APBN dan BUMN. 

Kadin Indonesia juga berharap dilibatkan dalam program 3 juta rumah, renovasi 11 ribu sekolah, dan pembangunan 30 ribu dapur SPPG agar segera terealisasi sesuai target. Program-program tersebut diharapkan bisa menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 sekitar 2%.

“Dampak konstruksi 3 juta rumah/apartemen, renovasi sekolah, dan dapur SPPG tersebut terhadap perekonomian nasional semakin optimal jika material dan tenaga kerjanya semaksimal mungkin dari dalam negeri," paparnya.

Ia turut menyampaikan, Kadin mengajak semua pihak untuk mempermudah investasi, terutama di sektor industri pengolahan dan konstruksi yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi untuk perekonomian dan bisa menciptakan banyak lapangan kerja yang berkualitas.

UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya harus terus didorong implementasinya ke seluruh instansi dan dinas-dinas terkait hingga tingkat satuan pemerintahan terkecil di daerah-daerah. 

“Kalau ada investor mau masuk, mau bangun pabrik, mau merekrut tenaga kerja, jangan dibiarkan diganggu. Hambatan pembangunan pabrik BYD di Subang jangan sampai terulang kepada investor lain, baik oleh ormas yang mengganggu maupun mafia tanah yang menghambat pembebasan lahan," tuturnya.