Industri Didorong Perkuat Sistem Tata Kelola dan Kepatuhan Hukum
Kepatuhan hukum di perusahaan bukan sekadar kewajiban, melainkan pondasi utama untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan.
Penulis:
Seno Tri Sulistiyono
Editor:
Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri nasional didorong memperkuat sistem kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik seperti yang saat ini dijalankan KAI Properti di setiap lini operasional.
Plt Sekretaris Perusahaan KAI Properti, Ramdhani Subagja mengatakan, kepatuhan hukum bagi perseroan bukan sekadar kewajiban, melainkan pondasi utama untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan.
Menurutnya, KAI Properti menerapkan dan menjungjung tinggi nilai safety, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta membangun kerja sama yang sehat dengan para mitra dan pemangku kepentingan.
“Dalam industri konstruksi yang kompleks dan dinamis, penerapan standar kepatuhan hukum yang tinggi menjadi kunci untuk memastikan setiap proyek berjalan dengan aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial,” papar Bagja.
Atas langkah tersebut, KAI Properti meraih penghargaan “Notable Enterprise in Regulatory Compliance (Gold)” untuk sektor Konstruksi dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025.
“Kami sangat bersyukur dan bangga atas penghargaan ini. Ini merupakan pencapaian atas kerja keras seluruh jajaran KAI Properti dalam membangun perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, etika, dan tata kelola yang baik," paparnya.
Dengan diraihnya penghargaan ini, KAI Properti menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat sistem tata kelola dan kepatuhan hukum secara berkelanjutan.
Baca juga: Tiket Kereta Jarak Jauh Terjual 72 Persen karena Libur Panjang Hari Raya Waisak
“Kami percaya bahwa perusahaan yang patuh hukum akan lebih tangguh menghadapi tantangan zaman. Kemenangan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam hal integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” tutur Bagja.