TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Suhardi meminta pemerintah mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di Panasonic Holdings. 

Menurutnya, PHK yang terjadi di  Panasonic Holdings harus dapat menjadi peringatan bagi pemerintah.

“Pemerintah harus dapat mengantisipasi dampak PHK di Panasonic Holdings. PHK ini harus menjadi warning atau peringatan,” kata Zulfikar kepada wartawan, Rabu (14/5/2025). 

Zulfikar mendukung penuh langkah Kementerian Perindustrian yang telah berupaya menaikkan utilisasi tersebut melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor.

Pemerintah berupaya menjaga investasi elektronika melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah Indonesia  juga gencar menarik investasi baru di sektor elektronik tanah air.

“Saya mendukung penuh langkah pemerintah tersebut,” tegas Zulfikar.

Zulfikar mengingatkan agar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi harga mati bagi Indonesia. Menurut Zulfikar, TKDN merupakan penguat bagi kekuatan industri RI saat ini.

“TKDN ini sudah menjadi harga mati bagi kita dan tidak boleh ada yang bisa mengubah apapun terkait TKDN ini, karena menjadi penopang kekuatan untuk industri kita juga,” katanya lagi.

Legislator asal Sulawesi Barat atau Sulbar ini berharap, pemerintah terus memberikan pelatihan tenaga kerja kepada masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Baca juga: Apindo: Badai PHK Sudah Sangat Mengkhawatirkan, Januari-Maret Ada 73.992 Pekerja Dirumahkan

Dia mendorong pemerintah terus mereindustrialisasi dan memperkuat iklim usaha dan mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam guna membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Negara harus hadir untuk rakyatnya,” ujar Zulfikar.