TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, efisiensi anggaran kementerian tetap akan dilanjutkan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 atau di tahun depan.

"Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya tegas iya dilakukan," kata Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/5/2025).

Bendahara negara bilang, strategi efisiensi anggaran tetap mengacu pada asta cita dan delapan perioritas program presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami optimalkan berdasarkan program-program yang didevelop oleh Kementerian Lembaga tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden," jelasnya.

Sri Mulyani telah menyampaikan secara resmi Kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, saat Rapat Paripurna bersama DPR RI, di Kompleks Parlemen, Selasa.

Sri Mulyani bilang, KEM PPKF ini dirancang dengan mempertimbangkan dinamika global yang terjadi saat ini. Selain itu, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 menggunakan seluruh evaluasi APBN di tahun 2025 ini.

"Ini kan masih sekitar 2 bulan lagi ya, jadi kinerja dari Kementerian Lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN," papar dia.

Baca juga: 5.000 Karyawan Hotel dan Restoran di Yogyakarta Dirumahkan Gara-gara Efisiensi Anggaran Pemerintah

Berikut rancangan kerangka KEM PPKF 2026:

- Pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8 persen
- Inflasi 1,5 sampai 3,5 persen
- Nilai tukar rupiah Rp 16.500 sampai Rp 16.900 per dolar AS
- Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,6 sampai 7,2 persen
- ICP 60 sampai 80 dolar per barel
- Lifting minyak 600 sampai 605 ribu
- Lifting gas 953 ribu sampai 1,17 juta setara minyak per hari
- Kemiskinan 6,5 sampai 7,5 persen 2026
- Pengangguran 4,5 sampai 5 persen 
- Rasio gini 0,379 sampai 0,382