TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyuarakan keprihatinannya terhadap maraknya praktik premanisme yang mengiringi aktivitas investasi, terutama di daerah-daerah. 

Ia menilai fenomena ini menjadi tren yang makin mengkhawatirkan dan dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia.

"Ini kan ada tren, ada gejala yang makin lama makin connect. Setiap investasi, jangankan investasi besar, investasi kecilan saja di daerah itu kalau tidak ada premannya, itu kok kayaknya bukan Indonesia," kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya praktik seperti ini terjadi tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga menjalar hingga ke daerah. 

Ia menyebut bahwa hampir semua investor yang datang ke daerah kerap dihadapkan dengan keberadaan oknum preman yang ‘mengatur’ jalannya proyek.

"Kita sungguh menakutkan ini karena di mana-mana itu. Ini kan kacamata yang mencuat banyak yang besar di perkotaan dan sebagainya. Di kabupaten-kabupaten terpencil itu, semua investasi, investor yang datang itu tidak pernah bisa lepas dari preman," ujarnya.

Said Abdullah pun berharap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dapat bertindak cepat dan tegas dalam memberantas premanisme di sektor investasi.

"Makanya ayolah, saya yakin pihak kepolisian yang dipimpin Pak Listyo Sigit bisa memberantas itu sesegera mungkin, secepat mungkin agar iklim investasi ke depan menjadi lebih baik," pungkasnya.

Untuk diketahui, keberadaan premanisme berkedok ormas saat ini tengah menjadi perhatian publik.

Hal ini lantaran adanya oknum ormas yang melakukan aktivitas sehingga membuat resah masyarakat.