TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Indonesia tidak akan mengalami krisis keuangan seperti yang sudah terjadi pada tahun 1997-1998 lalu.

Menurutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memanfaatkan seluruh instrumen untuk mencegah krisis moneter.

Baca juga: LPS: Hampir 50 Persen Anak SMA Haus Investasi Tapi Pembekalan Kurang

Hal itu dia sampaikan dalam acara "LPS Putih Abu-abu Financial Festival 2025" di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Sabtu (31/5/2025).

"Selama saya ada di sini, di LPS, gak ada krisis moneter kayak 1998. Karena kami akan memanfaatkan semua instrumen yang ada di LPS untuk mencegah itu terjadi, termasuk early warning system, termasuk juga melaporkan ke rapat, KSSK," kata Purbaya.

Purbaya mengaku bahwa ancaman krisis memang ada. Namun bisa diatasi karena KSSK rutin menggelar rapat secara berkala setiap kuartal untuk membahas kondisi moneter Indonesia.

"LPS mengembangkan early warning system yang melihat ekonomi kita dari waktu ke waktu dengan detail, termasuk kondisi perbankannya. Jadi saya kecil kemungkinannya akan kecolongan," jelas dia.

Baca juga: Aset LPS Diproyeksi Tembus Rp 270 Triliun hingga Akhir 2025

Sementara itu, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada triwulan I menyatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I tahun 2025 tetap terjaga, meski di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan sekalian Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers secara virtual, Kamis (24/4/2025).

"Kami memulai dengan melaporkan bahwa situasi dari sistem keuangan yaitu stabilitas sistem keuangan pada triwulan I 2025 tetap terjaga," kata Sri Mulyani.

Baca juga: LPS Proyeksikan Tabungan Warga Tajir di Atas Rp 5 Miliar Bakal Tumbuh hingga 6 Persen 

Sri Mulyani menegaskan bahwa ketidakpastian perekonomian global dipicu oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, kebijakan tersebut telah menimbulkan perang tarif dan diperkirakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik perekonomian Amerika Serikat maupun perekonomian Tiongkok yang dianggap sebagai negara berhadapan dengan Amerika dan perekonomian secara global.

"Memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan ketidakpastian di dalam tata kelola perdagangan dan investasi antar negara," papar dia.

Diketahui, krisis ekonomi 1998 merupakan bagian dari krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997 di Thailand dan dengan cepat menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Krisis ini dipicu oleh kombinasi dari utang luar negeri yang tinggi, kebijakan ekonomi yang lemah, dan spekulasi mata uang.

Di sisi lain, berikut sejumlah penyebab krisis moneter di Indonesia.

Rupiah mengalami depresiasi signifikan, dari sekitar Rp 2.450 per USD pada Juni 1997 menjadi Rp 13.513 di akhir Januari 1998.

Selain itu, Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar, terutama utang swasta yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Kebijakan ekonomi Indonesia juga kurang tanggap dan kurang kuat dalam menghadapi tekanan eksternal.