TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengklaim stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga 29 Mei 2025 mencapai 4 juta ton atau tertinggi dalam statistik beras nasional.

Sementara itu, pada Juni 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan adanya inflasi year-on-year (yoy) sebesar 1,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,27 dan angka inflasi month-on-month (mom) sebesar 0,19 persen.

Beras menjadi komoditas dominan yang menyumbang ke inflasi, yaitu sebesar 0,04 persen, disusul oleh cabai rawit dan bawang merah.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistria, ini menunjukkan sebuah anomali.

“Surplus beras tertinggi, bersamaan dengan andil besarnya komoditas ini terhadap inflasi, merupakan sebuah anomali," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

"Terlebih lagi, inflasi year-on-year (yoy) tertinggi sebesar 3 persen berada di Papua Selatan, tempat di mana proyek food estate tengah dikembangkan,” jelasnya.

Selain itu, rata-rata harga beras berbagai kualitas di Indonesia Timur (Zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua) tercatat sebesar Rp 19.634/kg pada pekan pertama Juni.

Harga tersebut jauh melebihi HET Zona 3 yang sudah ditetapkan sebesar Rp13.500-15.800/kg.

Harga tertinggi di zona tersebut adalah Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp 54.772/kg, Kabupaten Puncak Rp 45.000/kg, dan Kabupaten Pegunungan Bintang Rp 40.000/kg pada medio Juni 2025.

Bhima menilai bahwa ketimpangan pasokan dengan lonjakan harga di zona tertentu menunjukkan proses kebijakan distribusi yang tidak merata dan rantai pasok yang tidak efisien.

Baca juga: Pemerintah Diminta Lepas Stok Beras di Gudang Bulog untuk Stabilkan Harga

Hal itu salah satunya ditengarai oleh tercecernya gabah kering atau beras selama proses distribusi yang panjang.

Ia mengungkap Neraca Bahan Makanan (NBM) BPS tahun 2018-2020 menunjukkan penyusutan kuantitas gabah karena tercecer sebesar 4,92 dari total produksi.