TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menegaskan bahwa Program Listrik Desa (Lisdes) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial di sektor energi.

“Lisdes merupakan bukti bahwa negara tidak tinggal diam. Hal itu bagian dari usaha nyata mewujudkan keadilan energi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” kata Defiyan, Kamis (31/7/2025).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi VII DPR Dukung Kepemimpinan Direksi dan Komisaris Baru Vale Indonesia

Staf Ahli YLKI ini mengatakan komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik bagi rakyat, lanjutnya, tercermin dalam peresmian 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Juni 2025 di PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur.

Proyek tersebut mencakup delapan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan kapasitas total mencapai 380 megawatt (MW).

“Lisdes menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek EBT tersebut. Bersama Kementerian ESDM dan PLN, program tersebut menyalurkan listrik ke pelosok desa, menjangkau lebih dari 10.000 titik di 40 kabupaten dan 18 provinsi hingga Juli 2025,” katanya.

Defiyan mengatakan, Lisdes tidak hanya membawa terang ke rumah-rumah warga.

“Tetapi juga menghadirkan harapan, kehidupan, dan masa depan yang lebih layak,” ujarnya.

Menurutnya, akselerasi program elektrifikasi ini luar biasa.

Dalam satu dekade terakhir, rasio elektrifikasi nasional meningkat signifikan dari 84,35 persen pada 2014 menjadi 99,83% di akhir 2024.

“Listrik bukan hanya soal penerangan. Ia adalah fondasi kemajuan pendidikan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat,” kata Defiyan.

Baca juga: Defisit 30 Persen Pasokan REE Dunia, Indonesia Harus Mulai dari Tambang Rakyat

Menurut Defiyan, merdeka dari kegelapan bukan sekadar slogan.

"Program Lisdes telah membuktikan bahwa cahaya kini hadir di desa-desa terpencil. Di situlah keadilan sosial benar-benar mulai ditegakkan,” pungkasnya.

Program ini  merupakan inisiatif pemerintah Indonesia menghadirkan akses listrik ke seluruh pelosok negeri, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Meski.

Meski Indonesia sudah merdeka selama 80 tahun, masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, dengan total 10.068 titik yang masih gelap.

Hal ini disebabkan banyak hal terutama akses jalan dan lahan yang sulit yang sulit, kondisi keamanan dan perizinan wilayah hutan, terutama di wilayah hutan dan banyak rumah yang masih menggunakan lampu pelita sebagai sebagai penerangan.

Pemerintah mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menjangkau untuk menjangkau desa-desa terpencil.

Dimana ditargetkan  780.000 rumah tangga akan menerima listrik pada periode 2025–2029.

Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menekankan  pentingnya pemerataan energi sebagai bentuk keadilan sosial.