Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Bisnis
LIVE ●

Ekonom Ingatkan Menkeu Purbaya Agar Hati-hati Keluarkan Pernyataan, Ini Alasannya

Wijayanto Samirin menyarankan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Sanusi
zoom-in Ekonom Ingatkan Menkeu Purbaya Agar Hati-hati Keluarkan Pernyataan, Ini Alasannya
Nitis/Tribunnews
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Sebab kata Wijayanto, orasi Menkeu Purbaya akan dicatat oleh investor. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

Sebab kata Wijayanto, orasi Menkeu Purbaya akan dicatat oleh investor. 

Pernyataan Menkeu juga dinilai sebagai bagian dari kebijakan pemerintah.

"Joke tidak pada tempatnya akan merugikan. Jangan over promise, over confidence, over simplistic. Manfaatkan tiga wakil menteri dengan baik," ujar Wijayanto dalam acara Seminar Publik 'Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi?' secara virtual, Rabu (10/9/2025).

Wijayanto juga meminta Menkeu Purbaya agar berani menerapkan disiplin fiskal. 

Menurutnya, refocusing anggaran APBN tahun 2026 perlu dilakukan, karena saat ini banyak alokasi yang tidak tepat.

"Asumsi penerimaan terlalu agresif, dan asumsi pengeluaran agak kurang proper terutama pemangkasan transfer ke daerah. Karena belum dipangkas saja daerah-daerah sudah menaikkan pajak PBB sesuka hati," tutur dia.

Baca juga: Perbandingan Harta Kekayaan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Sri Mulyani, Siapa Lebih Unggul?

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu, Menkeu Purbaya perlu memperbaiki manajemen utang sekaligus mendorong underground economy (UE) yang saat ini sudah mencapai 23,6 persen.

Bahkan menurut Wijayanto, underground economy akan merusak industri domestik akrena produsen-produsen legal akan mati.

"Jadi hampir ¼ GDP kita adalah UE. Seperti barang masuk via illegal, barang tidak kena pajak illegal, narkoba dll," ujar dia.

"Kalau UE bisa diconversi dengan legal economy maka bisa dibayangkan peningkatan rasio pajak 10 persen saja sudah sangat membantu," sambungnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

BizzInsight

Berita Populer
Berita Terkini
Atas