Ringkasan Berita:

• Industri hasil tembakau (IHT) dinilai mendatangkan dampak berganda di bidang ekonomi, mulai dari serapan tenaga kerja, memberikan pendapatan daerah hingga negara.
• Target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2025 yang sebesar Rp 230,9 triliun terancam tidak tercapai karena realisasinya baru Rp 87 triliun atau sekitar 37,8 persen per Mei 2025.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri hasil tembakau (IHT) dinilai mendatangkan dampak berganda di bidang ekonomi, mulai dari serapan tenaga kerja, memberikan pendapatan kepada daerah dan pusat.

Salah satu daerah penghasil tembakau yaitu Madura. Fathor Rosi, pemilik pabrik rokok (PR) Cahaya yang berbasis di Madua mengatakan, pertumbuhan IHT di Madura tumbuh pesat, sehingga perlu dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah.

"Silakan pemerintah pusat tegak lurus itu, jangan membunuh industri tembakau, tapi tolong industri tembakau ini dibina. Tidak hanya Cahaya Pro yang ingin maju. Kita juga ingin maju bersama. Seperti kata bapak bupati Pamekasan ‘Bangkit Bersama, Sejahtera Berkualitas'" kata Fathor dikutip Rabu (7/1/2026).

Ia juga menyampaikan pesan pada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak agar pemerintah pusat melakukan pembinaan ke para pengusaha IHT di Madura. 

"Izin saya ingin menyampaikan, bapak Emil Dardak, tolong disampaikan kepada pemerintah pusat, agar supaya Madura ini dibina. Karena Madura ini tinggal pembinaan saja, bapak, inshaallah, Madura tidak akan malu-maluin," ujarnya Fathor.

Diketahui, PR Cahaya Pro Pamekasan menerima penghargaan Madura Awards untuk kategori kontributor cukai tertinggi IHT lokal 2025. Penghargaan diterima langsung owner PR Cahaya Pro, Fathor Rosi. 

Kontribusi cukai IHT tahun 2025, PR Cahaya Pro tidak hanya tertinggi di Kabupaten Pamekasan. Namun, nomor satu se-Madura.

"Tak lupa, kami ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan kami, karena tanpa mereka, kami tidak akan bisa sampai ke sini. Sebetulnya, kontribusi terbesar dari tahun 2015 itu, Alhamdulillah, Cahaya Pro selalu nomor satu di Madura," kata Fathor.

Baca juga: Dampak Kenaikan Cukai Dinilai Bakal Membebani Industri, Ekosistem IHT Minta Moratorium 3 Tahun

Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Madura.

“Pemerintah harus hadir membina, bukan membinasakan. Industri rokok di Madura punya potensi besar, baik untuk serapan tenaga kerja maupun kesejahteraan petani tembakau. Jangan sampai Madura dicap sebagai sarang rokok ilegal,” pungkasnya.

PR Cahaya Pro tahun ini kembali menjadi perusahaan dengan jumlah buruh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbanyak di Pamekasan tahun 2025.

Data Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan menyebutkan, dari 54 perusahaan yang terinventarisasi, sebanyak 418 buruh PR Cahaya Pro menerima BLT DBHCHT dari total 4.458 penerima yang diproyeksikan.

IHT Tertekan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal I/2025 industri pengolahan tembakau mengalami kontraksi terdalam sebesar -3,77 persen year-on-year (yoy), berbanding terbalik dengan pertumbuhan positif 7,63 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Produksi rokok selama enam bulan pertama 2025 tercatat 142,6 miliar batang, turun 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menjadi yang terendah dalam delapan tahun terakhir sejak 2018, kecuali pada 2023.

Per Juni 2025, produksi hanya mencapai 24,8 miliar batang, turun 5,7 persen dibanding Mei dan merosot 3,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sehingga, target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2025 yang sebesar Rp 230,9 triliun terancam tidak tercapai, sebab realisasinya baru Rp 87 triliun atau sekitar 37,8 persen per Mei 2025.

Angka ini memperparah tren buruk target penerimaan CHT yang tidak tercapai di tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2023, realisasi CHT hanya mencapai Rp 213,48 triliun atau 91,78 persen dari target Rp232,5 triliun. Sedangkan pada 2024, realisasi CHT hanya Rp 216,9 triliun atau 94,1?ri target Rp230,4 triliun.