Ringkasan Berita:

• Purbaya akan memperbaiki sistem perpajakan termasuk penggalakan sistem Coretax maupun sistem di bea cukai.
• Kemenkeu juga menyoroti keberadaan industri liar yang tidak membayar pajak, seperti di sektor baja dan bahan bangunan. 
• Salah satu sorotan utama adalah praktik under invoicing atau penggelembungan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku disindir oleh Presiden Prabowo Subianto, terkait dengan sistem perpajakan dan bea cukai ketika acara retret Kabinet Merah Putih yang berlangsung di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor Jawa Barat Selasa (6/1) lalu.

"Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang, dia bilang apakah kita akan mau dikibuli terus oleh (orang) pajak dan bea cukai? Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia nggak melihat ke saya, tapi deg kan ke sini," kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Jumat (9/1/2026).

Karenanya, Purbaya akan memperbaiki sistem perpajakan termasuk penggalakan sistem Coretax maupun sistem di bea cukai.

Baca juga: Sempat Disentil Menkeu Purbaya, Restitusi Batu Bara Buat Sektor Pajak 2025 dari Pertambangan Minus

 Salah satu sorotan utama adalah praktik under invoicing atau penggelembungan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

"Termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada. Jadi kita akan beresin," tegas dia.

Bendahara negara bahkan telah mendeteksi praktik under invoicing terjadi khususnya pada ekspor komoditas sawit. Ia menyebut temuan tersebut berasal dari analisis data lintas sistem, termasuk hasil kerja tim LNSW (National Single Window) yang sebelumnya sudah berjalan cukup efektif.

"Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka nggak bisa main-main lagi. Kita akan pakai teknologi AI segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan nggak bocor," tutur Purbaya.

Selain sawit, Kemenkeu juga menyoroti keberadaan industri liar yang tidak membayar pajak, seperti di sektor baja dan bahan bangunan. 

"Kalau anda tahu, pajak juga banyak industri-industri liar yang engga kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan bahan bangunan. Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN, saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat ada baja, ada perusahaan bangunan tadi," papar Purbaya.

Menurut Purbaya, praktik tersebut seharusnya sudah terdeteksi sejak lama. Karena itu, ia berjanji akan merapikan organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai agar bekerja lebih serius dan profesional.

"Kalau baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu banyak perusahaan. Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan," imbuhnya menegaskan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh menteri untuk menghadiri retret.

"Jadi pada hari ini, Selasa tanggal 6 Januari 2026, Bapak Presiden mengundang seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pengarahan dari beliau yang diberi judulnya retreat," kata Prasetyo depan gerbang kediaman Presiden.

Menurut Prasetyo setelah retret pada tahun lalu digelar di Akmim Magelang, Presiden menginginkan retret dilakukan secara rutin. Pada tahun ini, retret kemudian digelar di Hambalang.

Prasetyo mengatakan, retret digelar Presiden untuk memberikan arahan kepada para menterinya. Selain itu untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan.

"Dan tentunya diawali dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh program, kinerja pemerintah selama satu tahun masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka," pungkasnya.