Ringkasan Berita:

• Lonjakan biaya operasional dinilai telah mengancam keberlanjutan industri penyeberangan nasional.
• GAPASDAP menilai ketidakseimbangan antara tuntutan keselamatan, biaya, dan keterbatasan insentif sebagai risiko serius.
• Pemerintah didorong segera mengambil kebijakan konkret agar layanan penyeberangan tidak terganggu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) memperingatkan lonjakan biaya operasional industri pelayaran penyeberangan telah mencapai level mengkhawatirkan dan membutuhkan respons kebijakan segera dari Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan.

Tekanan biaya dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya harga suku cadang dan perawatan kapal, biaya docking, sertifikasi keselamatan, hingga beban kepelabuhanan yang terus meningkat.

Kondisi ini secara signifikan menggerus daya tahan keuangan operator penyeberangan, terutama perusahaan pelayaran nasional swasta.

Baca juga: Dukung Tiket Satu Harga Lebaran 2026, Gapasdap Minta Negara Jaga Keseimbangan Industri Penyeberangan

Ketua Umum GAPASDAP, Khoiri Soetomo, menegaskan bahwa jika situasi tersebut dibiarkan tanpa solusi konkret, dampaknya tidak hanya mengancam kelangsungan usaha, tetapi juga keberlanjutan layanan penyeberangan serta stabilitas ekonomi wilayah kepulauan.

“Industri penyeberangan bukan sektor pilihan, melainkan kebutuhan dasar negara kepulauan seperti Indonesia. Jika beban operasional terus meningkat tanpa keberpihakan kebijakan, maka tekanan terhadap operator akan semakin berat, kualitas layanan menurun, dan masyarakat yang akhirnya menanggung dampaknya,” ujar Khoiri.

Menurut GAPASDAP, industri penyeberangan saat ini berada dalam tekanan berlapis. Di satu sisi, tuntutan keselamatan dan standar layanan terus meningkat, sementara di sisi lain biaya operasional melonjak dan ruang penyesuaian tarif maupun insentif sangat terbatas. Ketimpangan ini dinilai berisiko serius terhadap keberlanjutan industri.

Oleh karena itu, GAPASDAP mendorong Kementerian Perhubungan untuk segera menghadirkan kebijakan konkret, antara lain:

Baca juga: Beban Operasional Melonjak, Gapasdap: Jangan Biarkan Industri Penyeberangan Kolaps

• Pemberian insentif operasional yang terukur dan tepat sasaran, termasuk relaksasi PNBP serta biaya sertifikasi kapal.
• Penataan ulang biaya kepelabuhanan dan layanan penyeberangan agar lebih rasional dan berkeadilan.
• Kebijakan yang setara antara operator BUMN dan swasta guna mencegah distorsi persaingan usaha.
• Percepatan perbaikan infrastruktur pelabuhan penyeberangan yang selama ini justru memicu inefisiensi biaya.

“Jangan sampai negara baru bertindak setelah industri ini kolaps atau layanan penyeberangan terganggu. Pencegahan selalu jauh lebih murah dibandingkan penanganan krisis,” tegas Khoiri.

GAPASDAP menekankan bahwa permintaan insentif bukanlah bentuk penolakan terhadap regulasi, melainkan upaya menyelamatkan ekosistem transportasi penyeberangan nasional agar tetap mampu melayani masyarakat secara aman, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Sebagai asosiasi nasional, GAPASDAP menyatakan kesiapan untuk berdialog dan bekerja sama dengan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang realistis, berpihak pada kepentingan nasional, serta menjaga industri penyeberangan sebagai tulang punggung konektivitas Indonesia.