Ringkasan Berita:

• Perekonomian Indonesia saat ini tengah memasuki fase uji kepercayaan pasar tercermin dari pergerakan pasar saham, obligasi dan nilai tukar rupiah.
• Pelaku pasar sedang menaikkan premi risiko, mengurangi posisi pada aset rupiah, dan menuntut kompensasi imbal hasil lebih tinggi untuk memegang durasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, perekonomian Indonesia saat ini tengah memasuki fase uji kepercayaan pasar tercermin dari pergerakan pasar saham, obligasi dan nilai tukar rupiah.

"Ekonomi Indonesia belakangan ini memasuki fase uji kepercayaan yang terlihat jelas di tiga pasar yaitu ekuitas, obligasi, dan valas," kata Syafruddin dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Syafruddin menyebutkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun ke level 7.983, rupiah melemah ke Rp 16.868 per dolar AS, sementara imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun naik ke 6,444 persen, meskipun BI-Rate tetap di level 4,75 persen.

Menurut dia konstelasi ini membentuk pola risk-off dimana pelaku pasar menaikkan premi risiko, mengurangi posisi pada aset rupiah, dan menuntut kompensasi imbal hasil lebih tinggi untuk memegang durasi.

Syafruddin juga mengatakan, perubahan sentimen tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebelumnya, Morgan Stanley Capital International (MSCI) telah menyoroti isu kualitas investability pasar Indonesia, mulai dari transparansi kepemilikan saham, free float yang terbatas, pelaporan pemilik manfaat akhir (UBO), hingga kekhawatiran adanya perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga saham.

Isu tersebut sempat mengguncang pasar dan memicu koreksi tajam IHSG dalam beberapa hari. MSCI bahkan menahan sebagian perubahan indeks sambil menunggu perbaikan yang dinilai meyakinkan.

Baca juga: OJK dan Bursa Efek Indonesia Kembali Temui MSCI Rabu Mendatang

"Setelah guncangan itu, Moody’s mengubah outlook Indonesia menjadi negatif dari stabil dan mempertahankan peringkat Baa2," tutur dia.

Tak lama berselang, lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody’s menekankan risiko berkurangnya prediktabilitas kebijakan, dan potensi pelemahan tata kelola yang bisa mengurangi efektivitas kebijakan serta kredibilitas yang selama ini menopang stabilitas makro.

"Rangkaian ini menjelaskan mengapa pasar membaca isu 'governance–investability' sebagai faktor utama yang memperbesar premi risiko, bukan sekadar fluktuasi teknikal," ungkapnya.

Baca juga: OJK Ungkap 32 Dugaan Kasus Manipulasi Perdagangan Saham di Pasar Modal

Dia juga menanggapi isu yang berkembang di publik terkait dugaan adanya 'agenda tertentu' untuk melemahkan ekonomi Indonesia. Menurut Syafruddin, pasar global bergerak berdasarkan insentif, aturan portofolio, dan informasi.

"Isu yang banyak dibicarakan dugaan agenda pihak tertentu untuk mendegradasi ekonomi perlu diperlakukan dengan disiplin analitis. Pasar bergerak karena insentif dan informasi," ucap Syafruddin.

"Ketika lembaga indeks global menilai kualitas investability melemah, investor institusional merespons melalui mandat risiko, aturan kepatuhan, dan batas likuiditas."

"Respons itu dapat terlihat seperti 'serangan terkoordinasi', padahal mekanismenya sering berupa rebalancing yang mengikuti pedoman portofolio," ungkapnya.

Padahal, kata Syafruddin, kekhawatiran MSCI tentang perdagangan terkoordinasi dan pembentukan harga justru mengarah pada masalah mikrostruktur pasar yakni kepemilikan terkonsentrasi, free float efektif yang tipis, serta potensi distorsi harga di saham-saham tertentu. 

"Jika faktor mikrostruktur ini ada, pihak mana pun bisa mengeksploitasi volatilitas, tetapi klaim 'agenda' tetap membutuhkan bukti forensik transaksi, bukan asumsi," tegas dia.