Ringkasan Berita:

• Celios menilai program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subinto menjadi beban berat bagi APBN, terutama saat kondisi geopolitik sedang memanas.
• Jika harga minyak nanti mencapai 120 per barel, maka lebih dari 500 triliun APBN harus dikorbankan untuk subsidi BBM.
• Celios mencatat adanya potensi kerugian negara yang sangat besar setiap minggunya dari makanan di program MBG yang tidak terserap atau terbuang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program makan bergizi gratis (MBG) yang memakan anggaran jumbo di APBN terus menuai kritik masyarakat.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar mengingatkan, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subinto menjadi beban berat bagi APBN, terutama saat kondisi geopolitik sedang memanas.

Media menjelaskan bahwa konflik di Iran dan gejolak global telah memicu kenaikan harga minyak dunia. Situasi ini mengancam ketahanan fiskal Indonesia secara serius.

"Hari ini negara kita dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Ekonomi kita sedang sulit dan salah satu pemicunya adalah perang di Iran dan konflik geopolitik," kata Media di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (10/3/2026).

"Harga minyak dunia terus naik dan implikasinya, sesederhana APBN kita akan terpukul. Kalau seandainya harga minyak nanti mencapai 120 per barel, maka lebih dari 500 triliun APBN harus dikorbankan untuk subsidi BBM," sambung dia.

Beban ini semakin berat karena adanya inefisiensi dalam pelaksanaan program MBG.  Celios mencatat adanya potensi kerugian negara yang sangat besar setiap minggunya hanya dari makanan yang tidak terserap atau terbuang.

Media Askar menekankan bahwa APBN seharusnya dikelola dengan sangat hati-hati karena merupakan uang rakyat.

Namun, di tengah kesulitan ekonomi, pemerintah justru dianggap tetap memaksakan program MBG yang anggarannya mencapai Rp335 triliun.

Baca juga: Celios Minta Pemerintah Realokasi Anggaran MBG untuk Subsidi Energi

Sebagai bagian dari koalisi masyarakat sipil yang menggugat UU APBN 2026 ke MK, Celios meminta pemerintah berhenti menggunakan dalih program populis untuk kepentingan segelintir pihak.

"Kami melihat hari ini MBG ini hanya program populis berkedok politik yang sebetulnya hanya kemudian dibagi untuk kroni-kroni penguasa," tuturnya.

"Ini yang kami tidak inginkan dan kami menolak untuk diam. Itu yang dilakukan oleh masyarakat sipil hari ini," pungkas dia.

Celios menjadi salah satu bagian dari koalisi masyarakat sipil yang mengajukan permohonan uji materi UU APBN 2026 ke MK. Pengujian ini berkaitan dengan dana MBG yang masuk dalam pos anggaran pendidikan.

Baca juga: Celios Soroti Makin Memburuknya Disiplin Fiskal Pemerintah, Purbaya Dinilai Over Promised 

Ada enam pasal UU APBN 2026 yang diuji dalam antara lain Pasal 8 ayat 5, Pasal 9 ayat 4, Pasal 11 ayat 2, Pasal 13 ayat 4, Pasal 14 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, dan Pasal 29 ayat 1.

Sejumlah ketentuan dalam UU APBN dinilai memungkinkan pemerintah membuat kebijakan anggaran baru tanpa dasar hukum yang jelas.

Selain Celios, pihak lain yang tergabung dalam koalisi ini adalah Unitrend, Transparency International, Lapor Sehat, LBH Jakarta, Bareng Warga, ASPPUK, Aliansi Ibu Indonesia, Sajogyo Institute, Themis Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, hingga sejumlah tokoh masyarakat sipil.