Ringkasan Berita:

• Ekonom nilai defisit APBN berpotensi tembus 3,5–4 persen akibat tekanan global dan beban program pemerintah.
• Belanja negara meningkat lebih cepat dibanding pendapatan, picu risiko pelebaran defisit.
• Pemerintah diminta segera kendalikan pengeluaran agar pertumbuhan ekonomi tidak tertekan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mewanti-wanti pemerintah untuk bijak dalam mengelola APBN di tengah gejolak global imbas perang di Timur Tengah.

Sebab, jika APBN tidak dikelola secara hati-hati maka defisit anggaran bisa di atas 3 %

"Spending kita itu harus diadjust. Kita boleh menarasikan, defisit wajib di bawah 3 persen, sebagai narasi awal bagus, tetapi sesungguhnya itu tidak realistis. Seperti yang disampaikan oleh Pak Airlangga, menurut saya itu sangat realistis. Ada tiga skenario, 3,18 persen, 3,5 persen, 4,06 persen," kata Wijayanto dalam acara Tutur Economic Dialog 2026, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Baca juga: JK Minta Pemerintah Tekan Defisit dan Utang dengan Kurangi Subsidi BBM: Kenaikan Utang Lebih Bahaya

Wijayanto menyebut, keuangan negara saat ini dibebani besarnya anggaran terhadap beberapa program prioritas pemerintah seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga pemenuhan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

Dia bahkan meyakini, pertumbuhan ekonomi RI tidak akan melaju pesat di tahun ini karena beratnya beban fiskal dan gejolak geopolitik yang belum juga mereda.

"Artinya begini, kalau fiskal APBN itu kita keluarkan dari kalkulasi ekonomi dalam 20 tahun terakhir, maka kita akan lihat pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan justru lebih rendah ketika fiskal dimasukkan, dibanding tahun-tahun sebelumnya," ucap dia.

Atas kondisi tersebut, Wijayanto lantas menilai kalau tidak menutup kemungkinan terjadinya pelebaran defisit fiskal di tahun ini dibandingkan dengan yang ditargetkan oleh pemerintah.

"Nah dampaknya apa? Defisit akan melebar, pasti di atas 3%, hampir pasti di atas 3,5%, sangat mungkin 4%. Sangat mungkin 4%," tegas dia.

Wijayanto lantas meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil sikap dan kebijakan paling tidak sampai kuartal ketiga tahun ini.

Jika tidak, maka pelebaran defisit terhadap fiskal akan terjadi dan berimbas pada pelemahan terhadap pertumbuhan ekonomi RI.

"Nah ini indikasi awal bahwa pemerintah itu harus turun tangan mulai kuartal ketiga. Jadi begini, kita mengefisienkan pengeluaran, tetapi ada potensi pengeluaran-pengeluaran yang belum dimasukkan yang wajib menurut saya ke depan," tandas dia.

APBN Didesain Defisit

Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, APBN pada triwulan I 2026 atau hingga per 31 Maret mengalami defisit Rp240,1 triliun atau sebesar 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Terjadinya defisit ada APBN suatu negara karena belanja negara lebih tinggi ketimbang pendapatan negara.

Dimana, belanja negara RI tercatat sebesar Rp815 Triliun atau naik 31,4 persen year on year (YoY), sementara pendapatan negara tercatat hanya sebesar Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen.

Meski begitu Purbaya, meminta kepada seluruh publik untuk tidak terkejut dengan anggaran yang defisit ini, sebab APBN memang selalu didesain defisit.

"Dengan demikian, defisit APBN sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget memang anggaran kita didesain defisit," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Purbaya menjelaskan APBN didesain defisit lantaran belanja negara dibuat merata sepanjang tahun. 

Hanya saja menurut Purbaya, desain anggaran yang demikian merupakan suatu hal yang normal. Terpenting pemerintah kata dia, akan terus memonitor perkembangan setiap tahunnya.

"Kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya. Jadi kita berhati-hati dalam hal ini," ujar Purbaya.

Purbaya lantas memerinci sumber pendapatan negara pada triwulan I 2026 yang sebesar Rp574,9 triliun.

Kata dia dari penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun, apabila dirincikan lagi yang berasal dari pajak sebesar Rp394,8 triliun dan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun.

Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp112,1 triliun, sementara itu pendapatan dari penerimaan hibah sebesar Rp100 miliar.

Kemudian, belanja negara sebesar Rp815 triliun jika didetailkan paling besar adalah belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun. 

Rinciannya, belanja kementerian/lembaga sebesar Rp281,2 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp329,1 trilliun. 

Sementara itu, dana transfer ke daerah sebesar Rp204,8 triliun.