Ringkasan Berita:

• Harga BBM nonsubsidi, terutama diesel, naik signifikan hingga 60 persen dan menambah beban dunia usaha.
• Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya distribusi, logistik, dan margin industri.
• Pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan fokus efisiensi di tengah tekanan biaya dan ketidakpastian global.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan PT Pertamina (Persero) yang melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi per 18 April 2026 langsung mendapat sorotan tajam dari kalangan dunia usaha.

Kenaikan harga yang dinilai cukup signifikan tersebut, digadang bakal memberikan tekanan tambahan bagi sektor industri dan logistik di tanah air.

Sebab kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sanny Iskandar, lonjakan harga tersebut terjadi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu seperti saat ini.

Baca juga: DPR Ingatkan Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Tak Jadi Alasan Naikkan Harga Pangan

Sebagai informasi, harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan sekitar Rp6.300 per liter. 

Sementara itu, jenis BBM diesel non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex melonjak hingga Rp9.400 per liter.

"Kenaikan pada jenis BBM diesel non-subsidi ini mencapai lebih dari 60 persen dibandingkan harga sebelumnya. Ini memberikan tekanan tambahan bagi dunia usaha dalam jangka pendek," ujar Sanny Iskandar kepada Tribunnews.com, Sabtu (18/4/2026).

Terlebih kata Sanny, kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex adalah ini menjadi faktor yang paling krusial. 

Pasalnya, kedua jenis BBM ini merupakan kebutuhan wajib bagi sektor logistik, transportasi barang, hingga sebagian aktivitas industri manufaktur.

Dalam struktur biaya dunia usaha, komponen energi terutama untuk kebutuhan mobilitas barang memiliki porsi yang sangat besar.

"Kenaikan harga diesel ini secara langsung akan meningkatkan cost of distribution (biaya distribusi) dan berpotensi menekan margin usaha. Terutama bagi sektor manufaktur dan komoditas yang sangat bergantung pada mobilitas barang," jelasnya.

APINDO kata dia, juga menyoroti adanya timing mismatch atau ketidaksesuaian waktu antara tren harga minyak global dengan domestik.

Dimana memang sempat terjadi koreksi pada harga minyak dunia, namun di saat yang bersamaan risiko geopolitik justru meningkat yang memicu penyesuaian harga terhadap BBM di dalam negeri.

"Hal ini menunjukkan adanya lag effect sekaligus tingginya volatilitas transmisi harga energi yang akhirnya harus diabsorpsi oleh pelaku usaha," katanya.

Sanny lantas menyebut, tekanan yang dialami dunia usaha tidak hanya karena adanya hantaman dari kenaikan harga BBM semata.

Menetapkan dia, penyesuaian harga BBM non-subsidi yang dilakukan oleh Pertamina ini seolah menjadi penguat (amplifier) dari berbagai tekanan yang sudah ada sebelumnya.

Hal itu mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan ongkos logistik global, asuransi pelayaran, hingga gangguan pasokan bahan baku.

"Jadi, penyesuaian BBM nonsubsidi ini sebetulnya bekerja sebagai amplifier terhadap tekanan yang sebelumnya sudah berlangsung," kata dia.

"Dunia usaha tidak membaca ini sebagai isu tunggal, tetapi sebagai bagian dari akumulasi tekanan biaya pada awal 2026 ini," tegas Sanny.

Menghadapi situasi yang menantang ini, APINDO kata dia akan cenderung mengambil langkah hati-hati dalam menetapkan segala hal.

Stabilitas arus kas dan efisiensi operasional digadang bakal menjadi prioritas agar perusahaan tetap bisa bertahan di tengah ketidakpastian.

"Dunia usaha berada dalam posisi menantang. Di satu sisi ada harapan tekanan global mereda, namun di sisi lain biaya domestik justru meningkat. Oleh karena itu, pelaku usaha cenderung akan mengambil pendekatan wait and see," imbuhnya.

Pihaknya lantas berharap pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menjaga stabilitas geopolitik agar harga energi ke depan lebih dapat diprediksi.

"Kami berharap tren harga energi memberikan ruang bagi perbaikan struktur biaya dunia usaha ke depannya," tukas Sanny.