Ringkasan Berita:

• Depresiasi rupiah terhadap dolar AS kembali menjadi sorotan di tengah dinamika ekonomi global dan arah kebijakan moneter Amerika.
• Pelemahan rupiah tidak semata mencerminkan melemahnya ekonomi nasional, tetapi juga dapat membuka ruang penyesuaian struktural bagi perekonomian Indonesia.
• Nilai tukar yang melemah dinilai mampu meningkatkan daya saing ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menjadi sorotan di tengah dinamika ekonomi global dan arah kebijakan moneter Negeri Paman Sam.

Pergerakan rupiah dinilai tidak bisa semata dipandang sebagai indikator pelemahan ekonomi nasional.

Di tengah tekanan eksternal, sejumlah kalangan menilai depresiasi rupiah justru dapat membuka ruang penyesuaian struktural bagi perekonomian Indonesia.

Pelemahan nilai tukar dinilai dapat mendorong daya saing ekspor serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Selain itu, arah kebijakan suku bunga AS juga dipandang akan mempengaruhi posisi dolar AS terhadap mata uang global lainnya.

Jika suku bunga AS mengalami penurunan, tekanan terhadap rupiah diperkirakan ikut mereda dalam jangka menengah hingga panjang.

Analis ekonomi dari Center For Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menilai depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS harus dimaknai sebagai proses restrukturisasi ekonomi nasional, bukan pelemahan ekonomi.

"Ini restrukturisasi, bukan pelemahan. Narasi yang sering muncul adalah pelemahan rupiah mencerminkan lemahnya ekonomi. Pandangan itu keliru. Depresiasi rupiah justru harus dibaca sebagai restrukturisasi ekonomi menuju daya saing lebih tinggi," kata Deni di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, dalam konteks global, jika Gubernur bank sentral AS yang baru, Kevin Wars, mengikuti arahan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan suku bunga, maka dolar AS justru berpotensi melemah.

"Implikasi jangka menengah dan panjangnya, setelah fase restrukturisasi, rupiah akan lebih stabil terhadap dolar AS,” ujarnya.

Deni menjelaskan, depresiasi atau restrukturisasi rupiah merupakan strategi penyesuaian struktural.

Pelemahan rupiah dinilai membuka ruang bagi ekspor, memperkuat industri domestik, serta menekan ketergantungan impor.

Baca juga: Melemahnya Rupiah Terhadap Dolar: Spekulatif Pasar vs Fundamental Ekonomi Indonesia

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa memperkuat industri domestik karena produk-produk Indonesia menjadi lebih murah dan lebih kompetitif di pasar internasional.

Ketika rupiah melemah, harga barang ekspor Indonesia dalam mata uang dolar otomatis turun. Kondisi ini membuat produk manufaktur, komoditas, hingga hasil industri nasional lebih menarik bagi pembeli luar negeri.

Di sisi lain, barang impor menjadi lebih mahal. Dampaknya, industri dan konsumen dalam negeri mulai mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan beralih ke produk lokal.

Situasi ini dapat menciptakan ruang tumbuh bagi industri domestik, terutama sektor yang selama ini kalah bersaing akibat banjir barang impor murah.

"Tugas pemerintah adalah memastikan pelemahan rupiah tidak sekadar menjadi gejolak pasar, melainkan momentum transformasi,” tegasnya.

Pertumbuhan masih rapuh

Di sisi lain, Deni menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen. Menurutnya, angka tersebut memberi kesan stabilitas ekonomi nasional masih terjaga.

Namun, di balik capaian itu, fondasi pertumbuhan ekonomi dinilai masih rapuh. Sebab, pertumbuhan lebih banyak ditopang konsumsi pemerintah dan sektor hospitality.

"Transformasi struktural sejauh ini belum terlihat nyata. Jika tidak segera diarahkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah,” katanya.

Deni menyebut pendorong utama pertumbuhan ekonomi berasal dari lonjakan konsumsi pemerintah yang mencapai 21,81 persen. Namun, efisiensi investasi masih rendah, tercermin dari tingginya ICOR (Incremental Capital Output Ratio).

"Infrastruktur dibangun, tetapi output yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan input. Artinya, belanja fiskal belum menghasilkan produktivitas jangka panjang,” jelasnya.

Karena itu, dia merekomendasikan agar sebagian belanja fiskal dialihkan ke penguatan kualitas sumber daya manusia, seperti program nutrisi, pendidikan, dan vokasi.

Ketimpangan Menjadi Bom Waktu

Deni juga menyoroti dominasi Pulau Jawa yang masih menyumbang 57,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sementara wilayah luar Jawa dinilai masih tertinggal.

"Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang sosial-ekonomi dan memicu ketidakstabilan politik. Pertumbuhan yang tidak inklusif akan menjadi bom waktu pembangunan nasional,” katanya.

Selain itu, dia memperkirakan harga minyak dunia masih akan bertahan tinggi dalam waktu cukup lama. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan biaya produksi, inflasi energi, hingga risiko defisit fiskal.

"Indonesia harus mempercepat diversifikasi energi dengan memanfaatkan gas domestik dan energi terbarukan agar tidak terus bergantung pada impor minyak,” pungkasnya.

Pengaruh Eksternal?

Sebelumnya, pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai, pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan internal yang semakin kompleks.

Menurutnya, salah satu faktor utama berasal dari ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi minyak dunia.

"Pelemahan mata uang rupiah ini sudah kompleks. Baik dari eksternal maupun internal itu semua berdampak," tutur Ibrahim saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (19/5/2026).

Terganggunya distribusi minyak mentah melalui Selat Hormuz membuat harga minyak dunia melonjak dan mendorong penguatan dolar AS.

"Blokade Selat Hormuz ini dampaknya cukup luar biasa terhadap transportasi minyak mentah. Sampai saat ini benar-benar tertutup rapat, sehingga transportasi minyak ini benar-benar buntu dan ini yang membuat permintaan minyak cukup tinggi sehingga harga minyak naik, dolar pun juga ikut mengalami kenaikan," jelasnya.

Selain faktor eksternal, Ibrahim mengatakan tekanan terhadap rupiah juga datang dari tingginya kebutuhan dolar di dalam negeri, terutama untuk impor minyak.

"Kebutuhan minyak, impor minyak Indonesia itu cukup tinggi, 1,5 juta barel per hari. Sedangkan dipatok di APBN itu (dolar) adalah di Rp 16.500 dan minyak dipatok di 70 dolar per barel," ucapnya.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan dolar pemerintah meningkat karena asumsi makro dalam APBN tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar saat ini.