Ringkasan Berita:

• Aliansi Ekonom Indonesia meragukan data pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2026 yang dilaporan BPS mencapai 5,61 persen secara tahunan.
• Ekonom menemukan data, yakni kontraksi sektor listrik sebesar −0,99 persen seiring dengan sektor manufaktur yang tumbuh sebesar +5,04 persen. 
• Selain inkonsistensi internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Ekonom Indonesia meragukan data pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2026 yang dilaporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 5,61 persen secara tahunan. 

Angka tersebut merupakan data pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19.  

Hasil kajian terbaru Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI), Mohamad Ikhsan dan Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Riefky mendapati inkonsistensi internal di dalam data BPS sendiri.

Mereka menemukan data, yakni kontraksi sektor listrik sebesar −0,99 persen seiring dengan sektor manufaktur yang tumbuh sebesar +5,04 persen. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai integritas pengukuran. Apabila inkonsistensi tersebut dikoreksi, maka menurut perkiraan para Aliansi Ekonom Indonesia, pertumbuhan yang wajar berkisar pada 4,4 sampai 5,2 persen.

Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Selain itu, terus menurunnya kelas menengah, daya beli secara umum, dan stagnannya produktivitas sektoral masih menjadi masalah ekonomi yang belum terselesaikan. 

“Salah mengartikan angka PDB dapat berisiko merumuskan kebijakan yang salah dan justru menunda reformasi yang sangat diperlukan,” ungkap Riefky di acara diskusi terbuka Aliansi Ekonom Indonesia.  

Baca juga: Ekonom hingga Akademisi Soroti Pertumbuhan Ekonomi RI yang Mentereng Tapi Masyarakat Tak Merasakan

Senior Researcher LPEM UI Vid Adrison juga mengingatkan angka belanja kuartal I-2026 yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan kesehatan APBN secara keseluruhan. 

Menurut dia, front-loading belanja di kuartal I-2026 memberi ilusi kesehatan fiskal.  

"Hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada kuartal II hingga kuartal IV di tahun 2026, yakni ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita”, ungkap Vid Adrison.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berlapis. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, ruang fiskal APBN yang menyempit, tantangan pertumbuhan ekonomi kuartal II–kuartal IV 2026, transmisi konflik Iran–AS terhadap harga minyak global, hingga implikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS yang ditandatangani 19 Februari 2026. 

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, Peran Danantara Dinilai Belum Maksimal

Dwi Wulan menambahkan pelemahan rupiah menjadi sinyal yang lebih dalam dari sekadar volatilitas nilai tukar. “Pelemahan rupiah bukan sekadar isu teknikal, ia adalah cermin dari struktur pendanaan yang terlalu bergantung terhadap portfolio luar negeri dan arus modal yang tidak percaya pada arah kebijakan.

"Kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan burden sharing yang menggerus kepercayaan investor, hanya berperan sebagai paracetamol dalam meredakan pelemahan nilai tukar. Pemulihan total bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” kata Dwi Wulan.  

Menurut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, kepastian menjadi kunci penting dalam menavigasi ketidakpastian dan tantangan perekonomian saat ini.

"Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian, termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ujarnya.

Laporan reporter: Avanty Nurdiana | Sumber: Kontan