Ringkasan Berita:

• Legislator DPR Alex Indra Lukman mengkritik lambannya pencairan tambahan anggaran pemulihan hutan pascabanjir Sumatera.
• Tambahan anggaran yang sebelumnya dibahas Komisi IV DPR bersama Kementerian Kehutanan Februari lalu dibutuhkan untuk mendukung program reforestasi kawasan hutan yang rusak. 
• Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) serta Kementerian Keuangan diminta berkoordinasi agar program penanganan bencana berjalan sinkron.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengkritik lambannya pencairan tambahan anggaran pemulihan hutan pascabanjir Sumatera. 

Dia meminta Kementerian Keuangan tidak berjalan sendiri dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di wilayah tersebut.

“Menteri Keuangan kepada media menyebut, ada Rp60 triliun anggaran hasil efesien untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementrian Kehutanan, Rp8,4 triliun, tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini,” kata Alex kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Menurut Alex, dan menjadi salah satu pemicu banjir di Sumatera. “Reforestasi ini akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir. Artinya, kegiatan ini sangat urgent,” kata Alex.

Ia menilai pemulihan kawasan hutan tidak bisa ditunda karena proses rehabilitasi membutuhkan waktu panjang dan penanganan serius.

“Terlebih, pemulihan hutan yang kini dalam kondisi rusak berat itu, secara teknis bukan persoalan sederhana dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa tampak seperti hutan lagi,” ujar Ketua PDIP Sumatera Barat itu.

Selain menyoroti lambannya anggaran, Alex juga meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) serta Kementerian Keuangan agar seluruh program penanganan bencana berjalan sinkron.

“Semua kegiatan yang dirancang, harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya, pengerjaan kegiatan bisa tuntas dan tak meninggalkan sisa anggaran lagi,” ucap Alex.

Baca juga: Dasco Pimpin Rapat Pemulihan Pasca Bencana Sumatera Secara Tertutup, Sejumlah Menteri Prabowo Hadir

DPR sebelumnya telah menyetujui rencana induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diajukan Satgas PRR dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun untuk tiga tahun pelaksanaan.

Rinciannya, kebutuhan anggaran penanganan bencana pada 2026 mencapai Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Meski mengkritik lambannya realisasi tambahan anggaran rehabilitasi hutan, Alex tetap mengapresiasi langkah Menteri Keuangan yang disebut mulai proaktif menyelesaikan administrasi perencanaan penanganan bencana.

Baca juga: Mendagri Sebut Rp 655 Miliar Dana Stimulan Cair untuk 31 Ribu Rumah Terdampak Bencana Sumatera

“Sekarang ini, Renduknya tuntas. Alokasi anggarannya juga sudah disepakati DPR. Menteri Keuangannya juga sudah mau proaktif jemput bola,” ungkap Alex.

“Sekarang, rakyat menyaksikan, apakah semua elemen pemerintahan, ada dalam satu komando, bergerak mengatasi dampak bencana. Sehingga, tak terdengar lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,” pungkas Alex.