Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Bisnis
LIVE ●

Pemerintah Buka Opsi Bebas Visa Turis Negara Kaya untuk Hadapi Pelemahan Rupiah

Pemerintah mengkaji bebas visa bagi wisatawan negara berpendapatan tinggi untuk memperkuat devisa di tengah pelemahan rupiah dan tekanan global.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Igman Ibrahim
zoom-in Pemerintah Buka Opsi Bebas Visa Turis Negara Kaya untuk Hadapi Pelemahan Rupiah
Tribunnews.com/Igman Ibrahim
OPSI BEBAS VISA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), didampingi anggota DEN Mochammad Firman Hidayat (tengah) dan Septian Hario Seto (kanan), memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026). DEN membuka opsi kebijakan bebas visa bagi wisatawan dari negara berpendapatan tinggi untuk memperkuat devisa di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar AS. 
Ringkasan Berita:
  • Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan bebas visa selektif bagi wisatawan dari negara berpendapatan tinggi.
  • Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat devisa dan merespons pelemahan rupiah serta tekanan global.
  • Peningkatan wisatawan mancanegara dinilai menjadi sumber devisa cepat tanpa membebani APBN.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan kebijakan bebas visa selektif bagi wisatawan dari negara berpendapatan tinggi dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Usulan ini muncul sebagai respons atas tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan kebutuhan penguatan devisa nasional melalui sektor pariwisata.

 
Tekanan Global Dorong Opsi Kebijakan Baru

DEN menilai pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian global, termasuk dampak geopolitik yang memicu kenaikan biaya energi dan distribusi.

Kondisi ini mendorong perlunya strategi penguatan devisa yang cepat dan tidak membebani APBN.

Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, namun tetap perlu kewaspadaan terhadap faktor eksternal.

“Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita… ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi,” ujar Firman.

Baca juga: Tak Mau Kalah Dari Filipina, Pemerintah Indonesia Akan Ekspor Perawat-Teknisi Demi Penguatan Rupiah

 
Bebas Visa Selektif untuk Dorong Wisatawan Bernilai Tinggi

DEN mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan yang difokuskan pada negara berpendapatan tinggi untuk meningkatkan arus wisatawan berkualitas dan devisa negara.

Rekomendasi Untuk Anda

Kebijakan ini dinilai tidak membutuhkan tambahan anggaran, namun berpotensi langsung meningkatkan pendapatan sektor pariwisata.

“Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan ke beberapa negara yang emang pendapatannya tinggi dan emang tertarik untuk datang ke Indonesia,” kata Firman.

Sejumlah negara ASEAN disebut telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa untuk memperkuat daya saing pariwisata.

 
Indonesia Masih Tertinggal di ASEAN

DEN mencatat jumlah wisatawan mancanegara Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga, dengan 15 juta wisatawan, sementara Vietnam 20 juta, Thailand 30 juta, dan Malaysia 40 juta.

Peningkatan jumlah wisatawan dinilai dapat berdampak langsung pada penguatan devisa nasional.

Baca juga: Bos BI Pastikan Cadangan Devisa RI Masih Aman, Meski Turun Jadi 144,9 Miliar Dolar AS

 
Remitansi Jadi Sumber Devisa Tambahan

Selain pariwisata, DEN juga mendorong penguatan devisa melalui remitansi pekerja migran dengan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya sektor kesehatan dan teknis.

 
Kebijakan bebas visa selektif menjadi salah satu opsi strategis pemerintah untuk memperkuat devisa nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah.

Sesuai Minatmu
Sumber: Tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

BizzInsight

Berita Populer
Berita Terkini
Atas