Harga BBM Non Subsidi Naik, Erwin Aksa: Kelas Menengah Makin Tertekan

Ringkasan Berita:

• Pertamax (RON 92) dari sebelumnya Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Sedangkan, Pertamax Green 95 (RON 95) menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter.
• Erwin Aksa mengatakan, kenaikan Pertamax sekitar 32 persen tentu perlu dicermati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi akan menekan biaya hidup kelas menengah.

Seperti diketahui, Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green, pada Rabu (10/6/2026). 

Baca juga: Dampak Harga BBM Naik di Daerah: Tarif Transportasi Meroket, Warga Jual Mobil Mewah, Pemda Cemas

Pertamax (RON 92) dari sebelumnya Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Sedangkan, Pertamax Green 95 (RON 95) menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter.

Erwin Aksa mengatakan, kenaikan Pertamax RON 92 dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter atau sekitar 32 persen tentu perlu dicermati, meskipun ini BBM nonsubsidi dan bukan komponen utama angkutan barang maupun transportasi publik. 

''Dampak inflasinya mungkin tidak sebesar kenaikan BBM subsidi, tetapi tetap ada tekanan terhadap biaya hidup, terutama bagi kelas menengah yang mobilitas hariannya menggunakan Pertamax,'' ujar Erwin, Kamis (11/6/2026).

Menurut Erwin, kelas menengah saat ini sudah menghadapi tekanan dari harga pangan, biaya pendidikan, cicilan, dan pelemahan daya beli. Karena itu, kenaikan harga BBM ini bisa membuat ruang konsumsi semakin sempit. 

Ketika biaya transportasi pribadi naik, masyarakat biasanya akan mengurangi belanja non-prioritas, seperti makan di luar, rekreasi, belanja ritel, dan konsumsi barang tahan lama. Ini tentu bisa berdampak ke sektor perdagangan, ritel, UMKM, restoran, dan jasa.

Erwin juga menjelaskan, harga pangan dan kebutuhan sehari-hari, dampaknya lebih bersifat tidak langsung. Karena distribusi pangan dan logistik utama umumnya memakai solar atau BBM subsidi, efek langsungnya relatif terbatas.

Namun tetap ada risiko second-round effect, terutama dari biaya operasional pelaku usaha kecil, distribusi jarak pendek, kurir, kendaraan operasional, dan ekspektasi kenaikan harga. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kenaikan BBM nonsubsidi ini menjadi alasan kenaikan harga yang tidak proporsional di pasar.

''Kalau Pertamax naik sekitar 30 persen, bukan berarti harga barang otomatis naik 30 persen. Dampak ke harga barang sangat bergantung pada porsi BBM dalam struktur biaya masing-masing sektor,'' katanya. 

Untuk barang kebutuhan pokok, kata Erwin, kenaikannya semestinya jauh lebih kecil, selama harga solar subsidi dan biaya logistik utama tetap terjaga. Namun untuk sektor yang intensif mobilitas—seperti transportasi, kurir, logistik ringan, perdagangan ritel, restoran, pariwisata, dan UMKM jasa—tekanannya bisa lebih terasa.

Baca juga: 63,2 Persen Publik Tak Setuju Harga BBM Naik, Prabowo Diharapkan Tahan Dampak Perang Iran-AS

''Dari sisi Kadin, kami memandang pemerintah perlu menjaga agar dampak rambatan tidak meluas. Pertama, pastikan pasokan dan harga BBM subsidi tetap stabil serta tepat sasaran,'' ungkapnya.

Kedua, perkuat pengawasan harga pangan dan biaya logistik. Ketiga, berikan dukungan kepada UMKM dan sektor padat karya agar kenaikan biaya operasional tidak langsung dibebankan seluruhnya ke konsumen. Keempat, jaga stabilitas nilai tukar dan biaya energi karena dua faktor ini sangat menentukan biaya produksi dunia usaha.

Prinsipnya, dunia usaha memahami bahwa harga BBM nonsubsidi mengikuti dinamika harga minyak dan kurs. Namun timing dan komunikasi kebijakan harus dijaga, karena daya beli masyarakat sedang sensitif. Jangan sampai koreksi harga energi menekan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.

“(Dampak ke inflasi) Harusnya relatif minim kan. Karena Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang dan angkutan umum,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.