Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNNEWS.COM, SOREANG - Ribuan guru honorer melakukan aksi demonstrasi ke Pemkab Bandung. Para guru honorer menuntut kepada Pemkab untuk menyelidiki data bodong para peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kabupaten Bandung, Toto Ruhiyat mengatakan, kedatangannya bersama ribuan guru honorer untuk menyampaikan kekecewaan terhadap hasil pengumuman. Pihaknya menilai terdapat pelanggaran dari sejumlah peserta seleksi.

Selain mengancam golput, ribuan guru honorer yang melakukan unjuk rasa ke Pemkab Bandung mengeluhkan sejumlah oknum yang meminta bayaran untuk kelulusan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Salah seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sejumlah peserta bahkan harus membayar Rp 75 sampai Rp 150 juta agar bisa lulus tes. Ia pun sempat ditawari salah seorang oknum kepala sekolah.

"Teman saya bahkan sempat ditawari sama orang Kemenpan-nya langsung. Katanya harus bayar Rp 45 juta untuk bisa lulus. Jadi praktik main uang itu sudah terjadi mulai dari tingkat bawah sampai pusat," katanya.

Ia pun menyayangkan pelaksanaan tes kategori dua. Padahal kenyataannya banyak peserta yang tidak masuk ke kategori dua namun bisa mengikuti tes, bahkan bisa lulus. Sedangkan dirinya yang telah mengabdi selama 15 tahun diacuhkan.

Ribuan guru honorer yang melakukan unjuk rasa kemudian diterima Bupati Bandung beserta jajarannya di Gedung Moh Toha. Para pengunjuk rasa kemudian melakukan audensi dengan Bupati. Di dalam gedung para pengunjuk rasa mengacungkan berbagai spanduk dengan berbagai macam tulisan seperti 'data bodong no, data K2 yes'. (wij)