Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua DPRD DKI Sebut Tidak Semua Perkantoran Bisa Tutup

Imbauan penutupan kantor seharusnya dipikirkan dengan matang karena imbauan tersebut memiliki dampak yang sangat besar

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Ketua DPRD DKI Sebut Tidak Semua Perkantoran Bisa Tutup
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai bahwa tidak semua perkantoran di Jakarta bisa tutup, terutama perkantoran yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Pernyataan Prasetio tersebut merespon Imbauan Anies agar perkantoran di Jakarta tutup.

"Misalnya sektor perbankan, listrik,air, minyak dan gas, pos, dan lainnya," kata Prasetio saat dihubungi, Minggu, (22/3/2020).

Menurut Prasetio imbauan penutupan kantor seharusnya dipikirkan dengan matang karena imbauan tersebut memiliki dampak yang sangat besar.

Seharusnya menurut dia, sebelum mengeluarkan imbauan tersebut Anies berkonsultasi dengan DPRD dan pemerintah pusat.

“Jadi memang tidak bisa asal menyerukan penutupan kantor, begitu. Perlu ada hitung-hitungan yang matang. Jangan sampai seruan Gubernur ini akhirnya melemahkan perekonomian dan layanan publik di Jakarta,” katanya.

Baca: [HOAX] Pesan Berantai di WAG Sebut Malam Ini akan Ada Penyemprotan Racun untuk Virus Corona

Baca: Ciri Virus Corona dan Perbedaan dengan Flu Biasa, Simak Penjelasannya di Sini!

Baca: KRONOLOGI LENGKAP Tiga Gadis Ditabrak Minibus di Magetan, Sedang Asyik Selfie di Tikungan Jalan

Berita Rekomendasi

Prasetio mengatakan penutupan kantor di Jakarta berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja, dan mengancam mata pencaharian para pekerja harian. 

Ketimbang, mengeluarkan imbauan tanpa pertimbangan matang, seperti pembatasan jam operasional transportasi massal publik, yang dicabut sehari kemudian.

Seharusnya menurut Prasetio, Anies menekankan kepada setiap perusahaan di Jakarta untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Lagi pula menurut Prasetio, berkaca pada penanganan Pandemi Corona di negara lain, segala keputusan strategis diambil oleh pemerintah pusat, bukan daerah. 

“Ini sama sekali DPRD tidak dilibatkan dengan keputusan itu. Ini kan berbahaya, kalau sampai ada PHK bagaimana nasib pekerja. Harusnya hal seperti ini juga dikonsultasikan kepada pemerintah pusat. Tidak bisa cuma mementingkan popularitas semata,” tuturnya.

Prasetio berharap pandemi Corona dapat segera berakhir sehingga masyarakat bisa beraktifitas seperti sedia kala.

Oleh karenanya perlu peran semua pihak agar pemerintah dapat segera memutus rantai penyebaran Corona, yakni dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah pusat.

Baca: Kesedihan Sumanto si Manusia Kanibal saat Tahu Sosok Penolongnya Meninggal akibat Kecelakaan

Baca: Saran Misbakhun untuk Pemerintah agar MBR Terbantu Menyicil KPR

Baca: Euro 2020 Diundur Jadi Juni 2021, Roberto Mancini Sumringah Persiapkan Senjata Terbaik Timnas Italia

Prasetio juga menghimbau semua warga untuk selalu waspada. Meski pasien yang positif mayoritas para Lansia, para anak muda bisa menjadi Carrier atau pembawa virus.

"Masyarakat harus selalu waspada, pemerintah melalui Satgas penanggulangan Corona terus berupaya maksimal untuk menghentikan penyebaran virus," pungkasnya

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas