TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kekurangan tenaga medis menjadi kendala dalam percepatan penanggulangan wabah virus corona (Covid-19).

Sebanyak 15.000 mahasiswa kedokteran dari 158 kampus di seluruh Indonesia siap menjadi relawan medis untuk membantu penanganan covid-19.

“Kami mendapatkan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) jika ada 15.000 mahasiswa kedokteran dari 158 kampus di Indonesia siap menjadi relawan medis. Ini tentu menjadi kabar baik di tengah kekurangan tenaga medis dalam penanggulangan wabah korona di tanah air,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Jumat (27/3/2020). 

Huda menjelaskan 15.000 mahasiswa kedokteran tersebut berasal fakultas kedokteran baik dari universitas maupun politeknik kesehatan (Poltekkes).

Berdasarkan informasi Kemendikbud belasan ribu mahasiswa yang siap jadi relawan itu berasal dari 82 universitas dan 72 Poltekkes.

“Kami tentu sangat mengapresiasi kesediaan para mahasiswa kedokteran tersebut yang bersedia mengajukan diri jadi relawan meskipun dengan tingkat risiko tinggi,” katanya.

Dia mengatakan berdasarkan keterangan dari Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19, dibutuhkan sekitar 1.500 dokter dan 2.500 perawat.

Selain itu juga dibutuhkan bagian administrasi rumah sakit sampai ke sopir ambulans. Kebutuhan ini akan terus meningkat setiap hari seiring pertambahan pasien positif korona di tanah air.

“Kami mendengar Kemendikbud telah melakukan rekruitmen relawan dari kampus-kampus tersebut. Kami berharap rekruitmen dikoordinasikan Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 sehingga bisa dipetakan kebutuhan dan kemampuan yang bisa diisi oleh para mahasiswa ini,” katanya.

Politikus PKB ini mengingatkan agar para relawan yang direkrut dari kalangan kampus mendapatkan orientasi terkait tugas mereka terlebih dahulu sehingga mereka bisa bekerja lebih efektif. Selain itu mereka juga harus dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.

“APD ini penting karena jangan sampai anak-anak kita yang jadi relawan malah menjadi korban penularan covid-19 karena tidak memakai APD sesuai standar WHO,” katanya.