Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Mahfud MD Bahas Lockdown Lokal: Harus Ada PP, Mungkin Minggu Depan Ada Kepastian

Menko Polhukam Mahfud MD bahas lockdown karena virus corona, harus ada PP yang ditetapkan Jokowi, kemungkinan minggu depan.

Mahfud MD Bahas Lockdown Lokal: Harus Ada PP, Mungkin Minggu Depan Ada Kepastian
Kemeko Polhukam
Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo. 

TRIBUNNEWS.COM - Menko Polhukam Mahfud MD membahas soal karantina kewilayahan atau lockdown lokal di tengah wabah virus corona yang tengah merebak ini.

Mahfud MD menjelaskan untuk diberlakukannya karantina, maka diperlukan Peraturan Pemerintah (PP).

PP adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan presiden untuk menjalankan undang-undang.

Dikutip Tribunnews.com dari unggahan YouTube tvOneNews, Jumat (28/3/2020), Mahfud MD menyebut PP harus ada sebelum ditentukan lockdown.

"Untuk karantina kewilayahan itu harus ada PP menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018," ujar Mahfud MD dalam teleconference.

"Harus lewat PP. Oleh sebab itu kita akan mengaturnya, dengan PP " sambungnya.

Baca: Wali Kota Bengkulu Desak Jokowi Beri Izin Lockdown: Tutup Semua Akses

Baca: Status Lockdown di Malaysia Diperpanjang, 1.364 WNI Pulang ke Indonesia Lewat Batam

Mahfud MD menyebut PP akan secepatnya ditetapkan lantaran situasi saat ini tengah gawat.

Ia menyebut kemungkinan PP bisa ditetapkan minggu depan atau kisaran akhir Maret hingg awal April 2020.

"Tentu akan secepatnya, kita ini kan dalam situasi yang darurat," kata Mahfud MD.

"Jadi dalam waktu tidak lama akan dikeluarkan, soal waktunya kapan mungkin minggu depan sudah ada kepastian," ucapnya.

Berikut video lengkapnya:

Wali Kota Bengkulu minta izin lockdown

Sejauh ini, lockdown memang belum diberlakukan di Indonesia dan menunggu perintah dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan surat permohonan izin untuk lockdown wilayahnya.

Surat Helmi itu disampaikan kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Helmi ingin akses dari dan ke kotanya ditutup sehingga warga di dalam kota bisa beraktivitas dengan aman.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Helmi dalam wawancara YouTube metrotvnews, Jumat (27/3/2020).

Surat dari Helmi itu tertanggal pada 26 Maret 2020 dengan nomor surat 360/68/BPBD/2020.

Dengan perihal 'Permohonan Lockdown', surat itu ditujukan kepada Rohidin dan Jokowi.

Dalam surat itu, Helmi menyertakan empat poin penting demi keamanan wilayahnya dari wabah virus corona.

Baca: Wabah Corona, MUI Ingatkan Ibadah Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Baca: Jelang Tegal Local Lockdown Pada 30 Maret 2020, Wali Kota Imbau Perantau Tak Pulang Kampung

Di antaranya permohonan ditutupnya akses dari dan ke Bengkulu melalui jalulr udara, darat, dan laut.

Serta pengamanan ketat pengiriman kargo atau barang dari dan ke Bengkulu.

Pengajuan lockdown itu sudah melalui kajian matang dan mempertimbangkan tingkat kedisiplinan warga.

Helmi merasa lockdown sangat diperlukan setelah adanya dua warga Bengkulu yang menyandang status pasien dalam pengawasan (PDP) meninggal dunia.

"Selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat agar Gubernur bisa me-lockdown, atau mengusulkan kepada presiden untuk me-lockdown Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu," ujar Helmi.

Helmi berharap bandara serta wilayah perbatasan dengan zona merah bisa segera ditutup.

Dengan demikian, Helmi menginginkan masyarakatnya bisa beraktivitas dengan tenang.

"Bandaranya kita tutup, jalur-jalur perbatasan dengan provinsi tetangga yang merah itu kita tutup," kata Helmi.

"Sehingga masyarakat yang masih hijau ini bisa beraktivitas dan kita juga lebih tenang dan mengawasi secara maksimal," terangnya.

Berikut video lengkapnya:

Tegal dikabarkan lockdown

Kota Tegal, Jawa Tengah, sempat dikabarkan lockdown.

Dikutip dari Kompas.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung mengonfirmasi kepada Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi.

Ganjar kemudian menjelaskan, yang terjadi di Tegal bukan lockdown, tapi isolasi terbatas.

"Saya sudah klarifikasi, sudah ada penjelasan soal itu. Intinya itu bukan lockdown, hanya isolasi terbatas agar masyarakat tidak bergerak bebas. Sampai tingkat itu saja," jelas Ganjar di Semarang, Jumat.

Keputusan pemerintah setempat diambil setelah adanya seorang warga yang positif terinfeksi corona.

Kabar tersebut membuat warga dilarang berkumpul atau berkerumun.

"Lalu diambil kebijakan menutup jalur yang masuk ke kota atau kampung dengan barier yang ada."

"Sebenarnya itu, jadi judulnya sebenarnya lebih tepat isolasi kampung," terang Ganjar.

Bahkan warga Tegal pun masih diizinkan untuk keluar rumah, sehingga kebijakan yang diambil memang bukan lockdown.

"Itu tidak lockdown, kalau iya maka masyarakat tidak boleh keluar rumah. Lha ini masih boleh kok," ujar Ganjar.

(Tribunnews.com/Ifa Nabila) (Kompas.com/Riska Farasonalia)

Penulis: Ifa Nabila
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas