Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anggota DPR dari PKB Siap Potong Gaji untuk Penanganan Covid-19

Cucun menilai saat ini wabah Covid-19 telah memberikan dampak besar, utamanya bagi pekerja informal di Tanah Air.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Anggota DPR dari PKB Siap Potong Gaji untuk Penanganan Covid-19
Istimewa
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Sjamsurijal. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI sepakat memotong gaji seluruh anggotanya untuk digunakan sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat yang terkena dampak dari wabah virus Corona atau Covid-19.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan PKB berkomitmen penuh dalam percepatan penanggulangan wabah Covid-19. Salah satunya dengan pemotongan gaji untuk disumbangkan kepada korban terdampak Covid-19.

“Dari rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar secara daring, seluruh legislator PKB di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota berkomitmen untuk memberikan sebagian gajinya untuk percepatan penanggulangan wabah Covid-19 di Tanah Air. Salah satunya untuk social safety net bagi pekerja harian yang kehilangan mata pencarian,” ujar Cucun kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Tidak hanya pemotongan gaji, sejumlah kegiatan seperti reses atau kunjungan ke daerah pemilihan (kundapil) untuk bertemu dengan konstituen juga difokuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

"Semua untuk membantu social safety net," tuturnya.  

Baca: Semua Fraksi Sepakat Gaji Anggota DPR Dipotong untuk Hadapi Pandemi Corona

Cucun menilai saat ini wabah Covid-19 telah memberikan dampak besar, utamanya bagi pekerja informal di Tanah Air.

Kebijakan pembatasan sosial (social distancing) maupun physical distancing sangat berpengaruh kepada mereka yang menggantungkan sumber penghasilan harian.

Berita Rekomendasi

“Mereka membutuhkan jaring pengaman sosial (social safety net) karena sebagian besar telah kehilangan sumber penghasilan. Kami berharap pemotongan gaji para legislator khususnya dari PKB bisa sedikit meringankan beban mereka,” katanya.

Cucun mengatakan, penanggulangan wabah Covid-19 membutuhkan kontribusi dari semua elemen bangsa.

Menurutnya, proses penanggulangan wabah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Pemerintah, swasta, hingga masyarakat harus bahu membahu, bergotong royong untuk menghadapi bencana non-alam.

“Maka semua elemen bangsa harus memberikan sumbangsih baik dalam bentuk donasi atau sekadar berdiam diri di rumah,” ujarnya.

Politikus asal Jawa Barat ini mengungkapkan, para anggota Fraksi PKB DPR dalam reses masa sidang ke-II telah melakukan sosialisasi bahaya Covid-19 di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Selain itu, anggota Fraksi PKB juga telah melakukan berbagai kegiatan penanggulangan Covid-19 seperti pembagian masker, sosialisasi pentingnya cuci tangan, hingga kampanye social distancing.

“Ke depan kami akan kian masifkan berbagai kegiatan penanggulangan Covid-19 baik di dapil masing-masing maupun di seluruh wilayah Indonesia,” urainya.

Sebelumnya, pernyataan sikap Fraksi PKB tersebut juga disampaikan Cucun dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019–2020 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Selain itu, lanjut Cucun, pihaknya juga akan memberikan dukungan legitimasi kepada Pemerintah terkait penanggulangan wabah Covid-19.

“Yang terpenting, setelah pembukaan ini, Fraksi PKB juga mendukung langkah-langkah pemerintah. Regulasi apa yang dibutuhkan kita dukung,” tegasnya.

Aksi tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang sebelumnya telah mengeluarkan 11 intruksi kepada seluruh pengurus dan kader di seluruh Indonesia untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) semaksimal mungkin dalam menghadapi virus Covid19.

"Seluruh pengurus dan kader PKB di seluruh Indonesia, agar PKB berdiri terdepan bersama seluruh kekuatan bangsa untuk bergotongroyong menghadapi Covid-19 dan membantu semaksimal seluruh langkah dan kebijakan Presiden Jokowi dan Pemerintah Republik Indonesia," tutur Cak Imin.

Wakil Ketua DPR itu memerintahkan partainya untuk menurunkan tim medis untuk mengecek kesehatan warga yang memerlukan pengecekan dari rumah ke rumah.

"Selanjutnya, setiap DPW dan DPC PKB menjadi posko hotline, menjadi pusat orang kontak minta pengecekan kesehatan dalam rangka tindakan preventif COVID-19," katanya.

Menurut dia, PKB menyediakan relawan medis membantu penyemprotan disinfektan ke rumah ke rumah atau daerah rentan.

"Seluruh struktur partai mulai DPW hingga ranting (desa) melakukan pendataan dan mengedukasi masyarakat di sekitarnya terkait Corona meliputi bagaimana cara mencegah corona, baik melalui pamflet maupun bahan medsos disebarkan ke semua jaringan partai," ucapnya.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga meminta agar program social safety net atau jaring pengaman sosial untuk melindungi pekerja informal dan harian di tengah wabah virus corona dipercepat.

Program tersebut diharapkan bisa melindungi perekonomian para pekerja tersebut dari pelemahan ekonomi akibat wabah virus Corona.

"Saya minta percepatan program social safety net dari pengaman sosial yang berikan perlindungan di sektor informal dan pekerja harian, dan program insentif ekonomi mikro kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas virtual, Senin (30/3/2020). 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas