Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Harus Berikan Insentif Kepada Para Pahlawan Kesehatan

Pemerintah diminta memberikan insentif kepada para dokter, perawat, tenaga media lainnya, apotekr

Pemerintah Harus Berikan Insentif Kepada Para Pahlawan Kesehatan
Riski Cahyadi/Tribun Medan
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM -- Pemerintah diminta memberikan insentif kepada para dokter, perawat, tenaga media lainnya, apoteker, TNI dan Polri yang telah berjuang menanngulangi wabah virus corona di garis depan.

"Insentif juga harus diberikan kepada para pahlawan kesehatan yang sudah berjuang digaris terdepan, mereka adalah dokter, perawat, tenaga media lainnya, apoteker, TNI dan Polri," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangan persnya seperti dilansir Wartakotalive.com.

Menurut Muzaki, korban wabah covid-19 atau virus corona terus berjatuhan, jumlah pasien pun terus bertambah.

Selain itu pemerintah daerah pun banyak yang menerapkan kebijakan lockdown sendiri, sehingga terkesan tidak sejalan dengan pemerintah pusat.

Buruknya penanganan Covid-19 dibuktikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani lewat lockdown lokal yang terjadi di sejumlah wilayah Nusantara.

Baca: Diduga Stres Karena Isolasi Covid-19, Seorang Wanita di Tebet Teriak-teriak Panggil Suami

Baca: KPK Cecar Bupati Nonaktif Sidoarjo Terkait Asal-Usul Uang Rp 1 Miliar yang Disita di Pendopo

Baca: Pemerintah Apresiasi Tenaga Medis Hingga Pengemudi Ojek Daring Bantu Penanganan Covid-19

Penutupan wilayah tersebut diungkapkannya menjadi bukti buruknya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sebab diketahui, kewenangan penuh untuk melakukan lockdown dimiliki oleh presiden, bukan kepala daerah.

"Kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda dalam menangani Covid-19, ada yang lockdown lokal-ada yang tidak, menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif. Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki," ungkap Ahmad Muzani dalam siaran tertulis pada Selasa (31/3/2020).

"Kami minta agar penanganan pemerintah daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya dapat segera diselesaikan. Salah satunya adalah lewat jalur komunikasi yang seragam, sehingga ada komando dan langkah yang sama dalam menangani Covid-19 ini," tambahnya.

Catatan kedua diungkapkan Muzani mengenai ultimatum yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pemerintah ditegaskan harus memperhatikan saran IDI mengenai ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta obat-obatan pendukung untuk menjamin keselamatan dokter, perawat dan tenaga medis lainnya.

Sehingga penanganan Covid-19 tersebut tidak terhambat oleh para dokter, perawat dan paramedis lainnya.

"Sekali lagi, gugus tugas dan pemerintah daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin," jelas Ahmad Muzani.

Catatan selanjutnya, Ahmad Muzani mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan penuh kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, baik Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Mereka ditegaskannya harus diberikan jaminan mendapatkan perawatan yang baik, sehingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 semakin meningkat.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan sosial, khususnya sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh harian, UKM dan para pekerja lepas lainnya.

Tujuannya agar instruksi di rumah aja bisa lebih efektif dan penyebaran virus corona dapat dicegah.

"Karena itu, bantuan langsung yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah harus dipastikan sampai ke tangan mereka dalam jumlah yang telah ditetapkan," ungkap Ahmad Muzani.

Bersamaan dengan hal tersebut, Partai Gerindra ditegaskannya akan memastikan pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat.

Salah satunya lewat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerindra di Komplek Parlemen Senayan untuk mengusulkan perombakan postur anggaran yang dianggap tidak produktif.

Anggaran tersebut nantinya dialokasikan pada penanganan Covid-19, sehingga pemerintah memiliki keleluasaan anggaran untuk dapat membantu mereka yang terkena dampak Covid-19 baik kesehatan, sosial atau ekonomi.

Selain itu, Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada buruh migran Indonesia yang ada sejumlah wilayah epidemi virus corona, seperti Saudi Arabia, Malaysia, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan belahan dunia lainnya.

Ahmad Muzani meminta pemerintah mengirimkan bantuan kepada mereka, sebab kehidupan setiap warga dijamin oleh negara.

"Mereka membutuhkan perlindungan negara, itu yang harus digarisbawahi. Oleh karena itu, kita meminta kepada Kementerian Luar Negeri dan KBRI untuk memberi bantuan dan dukungan kepada mereka," tutupnya. (Dwi Rizki)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Gerindra Minta Pemerintah Salurkan Kompensasi kepada Masyarakat dan Intensif Bagi Pahlawan Kesehatan

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Warta Kota
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas