Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah anggota DPR RI berencana iuran bersama untuk membeli alat rapid test.

Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membatalkan rencana iuran untuk membeli rapid test seperti yang dicanangkan.

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan batalnya iuran tersebut karena banyak penolakan dari berbagai pihak.

"Itu sepertinya kan banyak yang nolak. Padahal kita (DPR) mau beli sebanyak 40 ribu alat rapid test. Mau dipakai 2 ribu (untuk anggota DPR), 38 ribunya mau disumbangkan. Tetapi karena ditolak ya udah kita (PPP) batalin," ujar Baidowi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (1/4/2020).

Baidowi menegaskan tidak tahu perihal fraksi lain apakah tetap jadi membeli alat rapid test. Namun PPP dan terkhusus dirinya sudah memastikan batal iuran dana.

Bahkan, Baidowi menarik kembali dana yang awalnya sudah diberikan untuk iuran. Dia mengatakan akhirnya dana itu disumbangkan sendiri olehnya ke tempat lain.

Baca: Hasil Rapid Test Negatif, Detri Warmanto Kembali Jalani Tes Kesehatan Ini untuk Cek Virus Corona

Baca: Fokus Tangani Corona, Arab Saudi Harap Umat Islam Tunggu Kepastian Ibadah Haji

"Yang mau iuran seperti sudah malas gitu (karena banyak penolakan). Kalau saya sendiri, saya minta itu uangnya kemarin. 'Sudah, nggak jadi iuran saya, saya tarik, saya tes sendiri saja', begitu saya bilang," kata Baidowi.

Baidowi pun mempersilakan bagi pihak yang menolak rencana DPR membeli alat rapid test untuk menggantikan peran mereka membeli alat tersebut.

"DPR kan batal menyumbangkan 38 ribu alat rapid test, berarti kan ada kesempatan bagi yang nolak-nolak itu untuk menggantikan peran DPR mau menyumbang sejumlah itu. Kan berbagi peluang untuk berbuat kebaikan itu bagus," tandasnya.

Baca: Imbas Corona, Tahanan yang Berada di Lapas dan Rutan Ikuti Sidang Lewat Video Conference

Baca: Dominique Diyose Melahirkan Saat Wabah Corona, Jalan ke Klinik Ditutup, Ini yang Terjadi Kemudian

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan klarifikasi terkait rencana pelaksanaan rapid test untuk anggota DPR beserta keluarga.

Dasco menyampaikan, pembelian alat rapid test corona ini tidak menggunakan anggaran negara.

"Sebagian anggota inisiatif patungan membeli alat rapid test," kata Dasco, dikutip dari Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

"Kami patungan dan beli karena tidak mau membebani anggaran negara dan rumah sakit untuk tes corona, itu saja," tegasnya.

Menurutnya, para anggota DPR RI khawatir karena mereka sering melakukan kunjungan ke sejumlah daerah selama masa reses.

Nantinya, rapid test corona ini akan diselenggarakan pada 30 Maret 2020, yang akan dilakukan secara mandiri.

"Sebentar lagi DPR akan memasuki masa sidang."

"Dikhawatirkan sidang nanti kalau tidak ada antisipasi, anggota yang dari dapil mungkin membawa lalu menyebarkan virus ke kompleks parlemen," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait pembelian alat rapid test corona ini.

Menurut Dasco, sebagian alat akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tes corona ini.

"Pembelian ini pun ada batas minimalnya, sehingga kami sepakat kelebihan alat ini akan diberikan ke masyarakat yang membutuhkan."

"Memang ada beberapa pemda yang sangat membutuhkan, kami akan kirim," kata Dasco, dikutip dari Kompas.com, Selasa.

Dasco menyebut, DPR tidak mungkin jika harus ikut antre ikut tes Covid-19 di layanan kesehatan umum, sementara banyak masyarakat yang membutuhkan.

Sehingga, DPR memutuskan untuk membeli alat rapid test corona yang dibeli langsung dari produsen di China.

Produsen memperbolehkan pembelian oleh institusi dengan minimal pemesanan 20.000 unit.