Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Komnas HAM: Alasan Kesehatan, Upaya Asimilasi dan Integrasi Kepada Napi Relevan Diterapkan

Menurut dia, upaya Kemenkumham itu menjadi sangat relevan di tengah penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Komnas HAM: Alasan Kesehatan, Upaya Asimilasi dan Integrasi Kepada Napi Relevan Diterapkan
Tribunnews/Vincentius
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut Indonesia siap menerima WNI eks ISIS dan di Indonesia tak ada Islamofobia. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, mendukung upaya Kementerian Hukum dan HAM membuat kebijakan asimilasi dan integrasi kepada sekitar 30.000 narapidana dan anak.

Menurut dia, upaya Kemenkumham itu menjadi sangat relevan di tengah penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Apalagi, kata dia, kondisi rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia berada dalam kondisi over capacity (kelebihan penghuni).

“Kami mendorong Kemenkumham memberikan atensi terhadap penjara yang over capacity,” kata dia, Kamis (9/4/2020).

Baca: Menaker Minta Pengusaha Jadikan PHK Karyawan Sebagai Langkah Terakhir

Dia menjelaskan, upaya memberikan asimilasi dan integrasi itu harus berlandaskan faktor kesehatan.

“Itu sangat potensial mereka kena virus ini. Doktrinnya adalah kesehatan untuk semua,” ujarnya.

Untuk diketahui, per Rabu (8/4/2020) pukul 09.00 WIB, Kemenkumham telah mengeluarkan dan membebaskan 35.676 Narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi.

Baca: Update Corona 9 April: 1,5 Juta Orang di Dunia Terjangkit Covid-19, 331 Ribu Pasien Sembuh

Kementerian yang dipimpin oleh Yasonna H. Laoly itu tengah menggalakkan program asimilasi dan integrasi guna mengantisipasi penularan virus corona (Covid-19) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang melebihi kapasitas.

Kemenkumham menargetkan sekitar 30.000 hingga 35.000 Narapidana dan Anak dapat keluar dan bebas melalui program asimilasi dan integrasi.

Program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas