Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Syarat Melintas Motor dan Mobil Pribadi saat PSBB Jakarta Mulai Besok

Usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di Jakarta, telah disetujui Menteri Kesehatan.

Syarat Melintas Motor dan Mobil Pribadi saat PSBB Jakarta Mulai Besok
Wartakota/Angga Bhagya Nugraha
Arus lalu lintas di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, tampak lengang pada Minggu (5/4/2020) sore. Memasuki pekan perpanjangan masa kebijakan kerja dari rumah (WFH) akibat wabah virus korona (Covid-19), lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta terpantau lengang. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha) 

Ini juga akan berlaku khususnya di periode mudik lebaran 2020, pada Mei mendatang.

"Kami berharap dengan adanya aturan-aturan yang ketat ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan antar-kota khususnya dari dan ke daerah yang sudah ditetapkan PSBB, termasuk untuk mudik yang pada akhirnya turut mencegah penyebaran Covid-19," ujar Adita.

Aturan ini nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) untuk pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Permenhub ini dibuat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang Pedoman  Pembatasan Sosial Berskala Besar.

LAWAN ARUS - Sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2020. Meskipun tak terpantau petugas, aksi yang mereka lakukan ini sangat berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan. WARTA KOTA/NUR ICHSAN
LAWAN ARUS - Sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2020. Meskipun tak terpantau petugas, aksi yang mereka lakukan ini sangat berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan. WARTA KOTA/NUR ICHSAN (WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

Pembatasan di Wilayah

Saat ditanyakan soal pembatasan ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) Budi Setiyadi belum bisa berbicara banyak karena akan dibahas lebih dulu dengan semua sektor.

"Kami sudah buat regulasi untuk mendukung itu (PSBB), tapi akan kami bahas lagi dengan semua subsektor bagaimana dan apa saja nanti yang akan diimplementasikan," ucap Budi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, diketahui ada enam hal yang bisa dibatasi oleh pemerintah daerah.

Salah satunya menyinggung soal moda transportasi yang tertuang dalam Pasal 13 Ayat (10), mengenai pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk:

a. moda transportasi penumpang, baik umum atau pribadi, dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpenumpang.

Halaman
123
Editor: Miftah
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas