Tribun

Virus Corona

Ancaman Pidana 1 Bulan, Polri Didesak Usut Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Corona

Pemakaman sang perawat sempat ditolak oleh warga Sewakul, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang hingga akhirnya dipindahkan‎ ke Bergota, Kompleks makam

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
Ancaman Pidana 1 Bulan, Polri Didesak Usut Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Corona
Instagram @ganjar_pranowo
Ganjar Pranowo menyampaikan permohonan maafnya atas tindakan warganya di Semarang yang menolak pemakaman jenazah seorang perawat terjangkit Covid-19, Jumat (10/4/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih adanya fenomena penolakan terhadap penguburan jenazah positif virus corona ‎di beberapa daerah menjadi sorotan.

Terakhir peristiwa memilukan terjadi pada Kamis (9/4/2020) saat perawat berusia 38 tahun yang b‎ekerja di RSUP Kariadi Semarang meninggal dunia karena positif corona.

Pemakaman sang perawat sempat ditolak oleh warga Sewakul, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang hingga akhirnya dipindahkan‎ ke Bergota, Kompleks makam keluarga Dr Kariadi.

Menyikapi ini Ahli Hukum Pidana, Bernard L Tanya mendesak Polri, dalam hal ini Polda Jawa Tengah segera mengambil langkah hukum atas adanya penolakan pemakaman tersebut karena ada ancaman pidananya.

Baca: Begini Cerita Pasien yang Berhenti Jadi Perokok Setelah Sembuh dari Corona

Hal ini disampaikan Bernard pada Sabtu (11/4/2020) dalam sebuah ‎diskusi Hukum via live streaming dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum bertema Covid-19 di tubuh jenazah, seberapa tinggi potensi penularannya?

"Aparat hukum harus segera bertindak. Ketika ada orang jahat, harus diperiksa dan tidak boleh dibiarkan," ujar Bernard.

Bernard menjelaskan ‎dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diatur dalam Pasal 179 mengenai hukuman bagi yang menghalangi proses pemakaman dengan ancaman pidana satu bulan dua minggu.

Baca: Tim Haji Pulang, Negosiasi Hotel, Transportasi dan Konsumsi Terhenti Sementara

Meski ancaman pidananya rendah, menurut Bernard tetap saja aparat dalam hal ini Polri harus turun tangan karena penolakan pemakaman pasien virus corona bagian dari ketertiban umum.

"Karena ini sudah masuk pidana yang mengancam juga ketertiban umum jadi memang aparat harus bertindak tegas dalam konteks ketertiban umum.‎ Malah kalau saat dibubarkan warga tidak mau, bisa jadi pidana baru melawan anggota yang bertugas, Pasal 218 apalagi kalau ada kontak fisik, makin berat lagi pidananya," tambah Bernard.

Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas